Apa yang menyatukan "negara" dan "masyarakat"?

PERTEMUAN XIV



Jawaban spontan dan benar terhadap pertanyaan di atas adalah 'hukum.' Pada masa lampau, seorang penguasa di sebuah wilayah akan membuat hukum dan mengikat masyarakat dengan hukum tersebut. Masyarakat taat kepada negara. Ini tentu saja sering menimbulkan kesewenang-wenangan karena hukum yang diciptakan negara benar-benar 'mengikat' masyarakat tanpa memberi kebebasan bagi masyarakat. Ini yang sering terjadi dengan hukum yang diciptakan oleh para tiran. Negara dan masyarakat diikat oleh hukum, tetapi bukan dalam model tiran. Negara memang mengikat masyarakatnya dengan hukum, tetapi masyarakatlah yang menyusun hukum itu.

Cina pernah mengalami keganasan seorang tiran ketika 'fajia' diterapkan, yaitu masa Dinasti Qin (200 SM). Negara diatur dengan menerapkan hukum secara harafiah, sehingga benar-benar menimbulkan kekejaman luar biasa. Negara dapat menarik pajak dan memerintahkan kerja paksa dengan hukum yang dibuatnya. Kesalahan kecil pun dapat dijatuhi potong tangan, potong kaki, atau bahkan potong kepala! Kaisar Qin memang berhasil menyatukan Cina dengan hukum yang tegas itu. Tetapi seperti kita ketahui kekaisaran itu hanya berlangsung selam 14 tahun karena rakyat tidak tahan dengan pemerintahan seperti itu, dan terjadi perlawanan dan pemberontakan yang meruntuhkan dinasti itu.

Ingatan akan Dinasti Qin dengan 'fajia'-nya itu memang menakutkan, tetapi legalisme tidaklah hilang sama sekali dalam tradisi pemikiran Cina. Kesewenang-wenangan kaisar di Cina tercatat semua dalam kitab sejarah mereka. Ketika Partai Komunis Cina mengambil alih kekuasaan di Daratan Cina pada 1949, dan terjadi kekejaman atas nama hukum, orang segera teringat akan tradisi 'fajia' itu. Kesewenang-wenangan PKC membuat hukum, membuat rakyat Cina sama sekali tidak berkutik. Walaupun tidak sampai menjatuhkan hukum potong tangan dan kaki, praktik kesewenang-wenangan itu terjadi sepanjang PKC berkuasa, hingga hari ini.

Hukum yang mengikat masyarakat, paling minimal, tidak dibuat sendiri oleh satu kelompok orang. Ini yang menjadi inti dari demokrasi. Dalam pemerintahan yang demokratis, hukum dibuat bersama-sama oleh negara dan masyarakat. Meskipun proses ini sering tidak berjalan mulus, sekurang-kurangnya hukum yang dibuat bukan hasil ciptaan satu orang atau satu kelompok orang. Rakyat yang menaati hukum, dengan demikian, dapat merasakan bahwa mereka tunduk kepada diri mereka sendiri.

Cina setelah reformasi 1978 memang mengalami kemajuan amat pesat dalam hal pembuatan hukum. Dapat dikatakan bahwa Cina telah memasuki masa "rule of law" yang jauh lebih maju dibandingkan pada masa Mao. Rakyat dapat menggugat mereka yang bersalah, juga kader-kader Partai. Kasus-kasus hukum kini dapat diselesaikan di pengadilan dengan sebuah sistem hukum. Sekolah-sekolah hukum bermunculan di seluruh perguruan tinggi di Cina, begitu pula ahli-ahli hukum maupun pengacara.

PM Wen Jiabao dalam pidatonya di depan Konggres Rakyat Nasional (MPR-nya Cina) pada tahun 2007 beberapa kali bicara tentang hukum dan demokrasi. "Mengembangkan demokrasi dan memperbaiki sistem hukum adalah syarat dasar bagi sistem sosialis." Namun pada saat yang bersamaan para pemimpin Cina tetap berpendapat bahwa kepemimpinan PKC di seluruh Cina harus tetap dipertahankan. Ini sesudai dengan "Empat Prinsip Dasar" yang dikemukakan oleh Deng Xiaoping pada 1979. Dengan demikian, rakyat Cina maasuk dalam sebuah permainan yang mereka tak tahu bagaimana bermain!

Perdebatan di Cina pada saat ini pada dasarnya memisahkan "demokrasi" dari "hukum." Mereka bicara banyak tentang model-model pemilihan yang sekarang dijadikan eksperimen di banyak tempat di Cina. Tetapi, tentang hukum, hak membuat hukum masih ada pada PKC. Demokrasi di Cina tidaklah menjadi landasan untuk membuat hukum, demokrasi hanya untuk memilih pemimpin (lokal). Hukum dibuat dengan mengikuti model lain. Mereka cenderung bicara tentang "sistem hukum" daripada "pemerintahan berdasar hukum" (keduanya berbunyi sama 'fazhi').

Dengan demikian hubungan 'negara' dan 'masyarakat,' begitu pula dengan 'pasar,' menjadi labil. Kalau kebetulan, hukum yang dibuat oleh negara itu memang sesuai dengan aspirasi dan keinginan rakyat, hal itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi persoalan adalah lebih banyak produk hukum yang tidak mencerminkan kehendak rakyat. Salah satu indikator penting bagi hubungan yang labil ini adalah begitu banyaknya keresahan sosial di Cina saat ini, yang langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh hukum yang tidak adil.

Bacaan:

Donald Clarke, “Legislating for a Market Economy in China,”dlm. China Quarterly , No. 191 (2007), hlm. 576-589.

Jae Ho Chung et al., “Mounting challenges to governance in China: surveying collective protestors, religious sects and criminal organizations,” dlm. China Journal, No. 56 (July 2006), hlm. 1-32.

Di luar negara, di luar pasar: one-child policy

PERTEMUAN XIII


Kehidupan keluarga - terutama dalam tradisi liberal - dianggap sebagai wilayah yang sakral serta suci. Tidak ada kekuasaan yang boleh atau diijinkan untuk memasukinya. Hal ini menjadi jelas dalam masyarakat yang semakin modern. John Locke (1632-1704) menetapkan "life" sebagai hak warganegara yang tidak boleh dilanggar oleh negara, di samping hak atas "liberty" dan "property."

Pasar sebenarnya juga tidak masuk dalam urusan keluarga. Kalau terjadi jual-beli budak, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran. Manusia bukanlah komoditas seperti barang-barang lainnya, bahkan jual-beli tenaga kerja manusia dilarang tanpa peraturan yang ketat. (Polanyi) Pada masa-masa krisis memang terjadi penjualan anak, tetapi - sekali lagi - itu praktik yang dilarang.

Demikianlah kehidupan keluarga dilindungi dari serbuan negara maupun pasar. Akan tetapi, pada jaman modern pula muncul pandangan bahwa demi ekonomi, negara boleh membuat kebijakan yang mengatur kehidupan keluarga, dalam hal ini jumlah anak. Argumen yang selalu dipakai adalah teori Malthus (abad ke-19) yang mengatakan bahwa jumlah penduduk bertambah dengan deret kali, sementara ketersediaan pangan dengan deret tambah. Negara-negara yang mengejar pertumbuhan ekonomi berusaha keras bahwa jumlah penduduk bertumbuh lebih lambat daripada pertumbuhan ekonomi. Mengapa negara bersemangat mengendalikan penduduk? Karena negara mendapat legitimasinya dari kinerja ekonominya. Jadi, sebetulnya warganegara juga yang menuntut bahwa negara menjalankan kebijakan "pembatasan kelahiran."

Cina merupakan sebuah contoh yang sangat unik dan menarik. Pada tahun 1955 terbit sebuah buku tentang geografi Cina oleh George B. Cressey, berjudul "Land of the 500 million." Penulisnya sendiri meragukan akurasi dari angka ini, tetapi dia menerka angka ini dengan asumsi bahwa sebelum Perang Dunia II ada 450 juta penduduk. Perang dan penyakit, kombinasi telah menelan banyak korban nyawa manusia. Maklum, statistik sensus selama zaman dinasti tidaklah teliti. (Cressey, 4-14)Baru pada tahun 1953, untuk keperluan pemilihan umum diadakan sensus, dan hasilnya adalah angka 582.602.417 jiwa. Angka yang luar biasa besar untuk zaman itu!

Pemerintah Cina pada waktu itu (di bawah Mao) sebenarnya tidak menerapkan teori Malthus. Salah satu pertimbangannya berkaitan dengan perang dan epidemi yang telah memakan berjuta-juta manusia. Mao sendiri sering dikutip mengatakan: "Dari segala sesuatu, yang paling berharga adalah manusia." Tapi, memasuki tahun 1970-an, segera ditemukan bahwa penduduk Cina telah bertambah dengan 250 juta jiwa. Biro sensus pada tahun 1982 sudah mencatat jumlah penduduk Cina mencapai 1 milyar orang.

Pada awal tahun 1980-an itulah dijalankan kebijakan "kelahiran yang terencana" (jihua shengyu), yang de facto berarti tiap keluarga hanya boleh mempunyai satu anak. Target yang ingin dicapai jumlah penduduk antara 1,1 -1,2 milyar pada tahun 2000.

Tentu saja kebijakan baru ini sangat sulit diterapkan karena faktor-faktor kebudayaan. Selama ribuan tahun di Cina telah tertanam pengertian bahwa tiap keluarga harus mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan garis keluarga. Baik di pedesaan maupun di perkotaan, pandangan ini sangat sulit diubah. Orang Cina tidak mudah untuk diyakinkan tentang pentingnya mengurangi jumlah penduduk demi pertumbuhan ekonomi nasional!

Oleh sebab itu terjadilah ketegangan antara negara dan keluarga. Negara dipaksa untuk membuat beberapa konsesi. Misalnya, untuk di wilayah pedesaan, jika anak pertema perempuan, keluarga itu diijinkan mempunyai anak yang kedua. Atau, di daerah-daerah yang didiami oleh kelompok minoritas, mereka diijinkan untuk mempunyai dua orang. Kekecualian seperti ini tentu saja sulit untuk ditaati, juga kalau disertai dengan alat kontrasepsi yang canggih.

Ketegangan berubah menjadi konflik. Negara semakin keras, dan rakyat juga semakin tidak mau mengalah. Pada akhirnya negara memakai cara-cara kekerasn, bahkan sampai memaksa ibu-ibu untuk menggugurkan kandungannya.

Pada saat ini, setelah dijalankan sekitar 20 tahun, para ahli kependudukan memang menemukan angka yang cukup rendah, tetapi sekaligus juga muncul masalah yang tak terduga. Ketika penduduk usia lanjut bertambah (antara lain karena sistem kesehatan yang maju), penduduk usia muda malah berkurang, terjadi ketidakseimbangan. Dieprkirakan tidak cukup penduduk usia muda yang produktif untuk menyangga penduduk usia lanjut. Masalah di Cina memang mirip dengan di Jepang atau Eropa, tetapi di Cina persoalannya adalah bahwa anak tunggal yang dihasilkan itu cenderung untuk individualis, malah juga egois. Hal ini menimbulkan masalah tambahan yang tidak diramalkan sebelumnya, dan sulit untuk dipecahkan.

Cina sekarang sedang mempertimbangkan lagi program "kelahiran terencana" nya itu. Mungkinkah akan dihapus sama sekali?


Bacaan:

Hong Zhang, “From Resisting to ‘Embracing?’ the One-Child Rule: Understanding New Fertility Trends in a Central China Village,” dlm. China Quarterly, No. 192 (2007), hlm. 855-875.

Di luar negara, di luar pasar: Agama

PERTEMUAN XII


Sudah sejak awal berdirinya, PKC telah mengumumkan bahwa agama tidak mendapat tempat di bumi Cina. Tentu ini berkaitan dengan teori Marx yang mengatakan bahwa agama adalah candu bagi masyarakat. Ini berlaku untuk semua agama, Taois, Buddhis, Islam, Protestan, maupun Katolik. Maka sudah pada awal republik, terjadi penangkapan dan pengusiran petugas agama. Pemerintah Cina pada waktu itu (1950-an) mengusir petugas agama dari kalangan Protestan dan Katolik, yang memang terdiri dari orang-orang berkebangsaan asing.

Sejak saat itu hubungan Pemerintah Cina dan agama menjadi tidak harmonis lagi. Pemerintah Cina mengawasi para penganut agama, dan membatasi jumlah "agama resmi" (semuanya ada lima: Taois, Budhis, Islam, Protestan dan Katolik). Tiap-tiap agama diwajibkan untuk membentuk organisasi dan lewat organisasi ini Pemerintah menjalankan pengawasannya. Masa Revolusi Kebudayaan adalah masa paling pahit bagi para penganut agama karena mereka dihina dan dianiaya, dan tempat ibadah mereka dirusak dan diinjak-injak. Baru setelah terjadi "reformasi," Pemerintah Cina juga mengubah pendekatan mereka terhadap agama. Hal ini terlihat terutama dalam kebebasan untuk beribadat, juga subsidi untuk pembangunan tempat-tempat ibadat, bahkan juga pendidikan calon petugas agama.

Agama berbeda dari LSM, juga berbeda dari organisasi-organisasi lainnya. Letaknya bukan "di antara" negara dan pasar, tetapi benar-benar sudah "di luar" negara maupun pasar. Negara bisa merasa terancam oleh organisasi agama, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah tumbuhnya agama. Pasar tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Kalau toh mau dikaitkan, mungkin bisa dikaitkan sedikit lewat tindakan doa mohon hal-hal yang berkaitan dengan pasar. Kalau agama hilang, pasar dan juga negara tidak merasakan sebagai kerugian.


Kalau kembali kepada Negara (= Partai Komunis Cina), agama ditakutkan akan menjadi kekuatan yang dapat merongrong kekuasaannya. Di masa lampau, ada begitu banyak contoh gerakan kaum beragama yang menimbulkan pemberontakan dan perlawanan. Pemberontakan Taiping adalah salah satu contoh yang terakhir dan terbesar. Hong Xiuquan memimpin pemberontakan itu dengan menamakan dirinya "Anak Allah" dan akan mendirikan "Kerajaan Allah." Pemberontakan ini berhasil dipatahkan setelah berlangsung selama 15 tahun (1850-1965), menghabiskan banyak nyawa, dan tentu saja dana. Pemimpin Cina kiranya juga membaca dengan baik apa yang terjadi di Polandia, tempat pemimpin agama Katolik menjadi kekuatan besar dalam melawan pemerintah pada waktu itu. Tanpa dukungan dari pemimpin agama Katolik, Lech Walesa tidak akan mungkin menggalang perlawanan yang masif. Rezim komunis Polandia bertekuk lutut pada tahun 1989, setelah perlawanan yang panjang oleh Lech Walesa dan "Solidarnosc."-nya.

Pemerintah Cina melihat bahwa agama sungguh mempunyai kekuatan tersembunyai yang besar. Sementara agama tidak bisa dicairkan dengan pasar, negara saja yang harus bertindak. Oleh sebab itu persoalan agama dalam rangka studi negara, masyarakat, dan pasar, menjadi sebuah persoalan yang amat rumit. Siapa yang mau membela agama? Negara dan pasar tidak secara langsung berkepentingan. Masyarakat - karena perintah dari negara - dapat mengabaikan negara. Ini nampak dalam kasus Falun Gong.

Antara Negara dan Pasar: Pemilihan di desa

PERTEMUAN XI

Pada pertemuan sebelumnya telah kita lihat bagaimana muncul “space” (ruang) bagi berbagai asosiasi di Cina. Meskipun asosiasi-asosiasi masih harus “guakao” dengan lembaga pemerintah, hal itu sudah memperlihatkan kemajuan besar dalam hal terbukanya ruang bagi aneka kegiatan di luar “negara” dan “pasar.” Meski demikian, orang bisa bertanya bagaimana kalau orang mengadakan kegiatan politik. Apakah warga negara Cina bebas untuk menentukan diri sendiri di bidang politik? Misalnya, apakah warga negara Cina dapat memilih sendiri pemimpin mereka?

Pertanyaan di atas sebenarnya adalah pertanyaan terlarang. Menurut teori standar rejim komunis, tidak dikenal sistem pemilihan umum secara demokratis karena demokrasi adalah produk politik kaum kapitalis. Maka dirancan model pemilihan, yang “lebih sesuai dengan kaum proletar.” Ini mereka sebut “sentralisme demokratis.” Rakyat memilih, tetapi Partai Komunis yang menentukan kandidat. Sistem pemilihan umum seperti yang dilakukan di negara-negara demokratis tidaklah dikenal di Cina. Marx sendiri mengritik demokrasi sebagai alat kaum borjuis.

Namun, di Cina terjadi pemilihan umum, bukan secara nasional, tetapi pada tingkat lokal. Ketika komune sudah dibubarkan, tidak ada lagi sebuah struktur administratif yang menaungi desa (cun). Xiang adalah struktur administratif terbawah, dan ini terdiri dari beberapa desa. Tapi dalam desa-desa inilah sebenarnya terjadi semua perubahan sosial yang amat besar sebagai akibat dari reformasi ekonomi. Seperti telah kita bahas, petani mengenyam kebebasan yang hilang selama masa Mao. Dinamika ini membuat petani sadar akan hak-haknya, termasuk di antaranya hak untuk memilih pemimpinnya sendiri.

Gejala ini ditangkap oleh pemimpin Cina yang berhaluan reformis. Pada tahun 1987 disahkan sebuah undang-undang yang memungkinkan didirikannya sebuah organisasi massa di pedesaan. Organisasi ini memiliki otonomi untuk memilih pemimpinnya sendiri. Inilah yang disebut “Komite Warga Desa” atau Cunmin Weiyuanhui. Untuk pertama kalinya para petani Cina – setelah berabad-abad – dapat memilih sendiri kepala desanya.

Masih ada masalah. Meskipun para petani dapat memilih sendiri pemimpinnya, di desa masih ada yang disebut “dang zhibu” atau “partai cabang” yang dipimpin oleh seorang sekretaris partai (shuji). Kembali ke teori standar rejim komunis, partai tidak boleh di bawah siapapun. Maka terjadilah konflik kekuasaan antara sang sekretaris partai dan kepala desa. Konflik ini mudah diatasi jika si kepala desa adalah seorang anggota partai, yaitu dengan mengangkatnya menjadi “wakil sekretaris partai.” Tapi, jika yang terpilih menjadi kepala desa adalah seorang yang bukan anggota partai, maka konflik itu bisa berkepanjangan.

Tidak ada penyelesaian seragam di seluruh wilayah Cina atas konflik itu. Semuanya tergantung pada keadaan desa (miskin atau kaya, dikuasai oleh clan atau tidak, dekat atau jauh dari kota, komposisi penduduk, dsb.) Perubahan besar di wilayah pedesaan ini, tempat berdiam 80 persen penduduk Cina, sungguh menarik. Para petani memperoleh kembali “space” bagi gerak mereka untuk mengungkapkan preferensi mereka dalam hal pemimpin politik. Maka, hal ini barangkali dapat dikatakan sebuah “benih” munculnya civil society.

Pemerintah Cina memang berjanji bahwa pemilihan umum ini akan “dinaikkan” ke tingkat-tingkat di atasnya. Jadi, sesudah cun, akan diadakan pemilihan di tingkat xiang. Setelah itu disusul di tingkat xian, lalu sheng, dan kemudian di tingkat nasional. Dapatkah dikatakan proses ini disebut “demokratisasi dari bawah” dan Cina memilihnya sebagai sebuah proses yang khas Cina?

Antara Pasar dan Negara: Asosiasi suka-rela

PERTEMUAN X

Kita telah melihat mereka yang terhempas dalam laga pasar: ada yang bisa berdiri sendiri, ada yang minta tolong negara. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada yang di luar “negara” dan “pasar” itu? Inilah wilayah yang sering oleh para sosiolog dinamakan “civil society.” Cohen dan Arato, misalnya, mendefinisikan civil society sebagai ‘a sphere of social interaction between economy and state, composed above all of the intimate sphere (especially the family), the sphere of associations (especially voluntary associations), social movements, and forms of public communication’ (Cohen dan Arato, 1992: 440-442)

Konsep civil society ini sangat penting untuk memahami dinamika hubungan antara negara dan masyarakat. Ketika negara sangat kuat, apakah civil society dapat bertahan? Apakah negara dapat menerobos keluarga, menghambat berdirinya asosiasi-asosiasi, mencegah gerakan sosial? Demikian pula ketika negara lemah. Apakah civil society juga masih mempertahankan integritasnya? Dalam hal yang terakhir ini apakah civil society tidak dicengkeram oleh pasar? Jadi, yang diperjuangkan oleh civil society adalah sebuah “ruang” tempat ia boleh berkembang, tidak terganggu oleh logika yang dianut negara atau yang dianut oleh pasar.

Tentang Cina, tidak semua orang sependapat bahwa konsep civil society dapat dipakai. Misalnya, Elizabeth Perry berpendapat karena sedemikian berkuasanya negara, yang dapat memasuki semua sisi kehidupan individu, tidak ada gunanya memakai konsep itu. Namun, seiring dengan dijalankannya reformasi, konsep itu perlu dihidupkan lagi. Negara memang masih berkuasa, tetapi negara semakin menyerahkan kekuasaan koordinasi masyarakat kepada pasar. Karena sistem pasar di Cina makin lama makin menjangkau banyak sektor kegiatan manusia, konsep civil society akan berguna untuk meneropong masyarakat Cina saat ini.

Pada pertemuan kali ini akan dibicarakan asosiasi-asosiasi yang tumbuh di Cina sejak dicanangkannya reformasi. Tentu ini suatu hal yang baru sama sekali karena di masa lampau semua organisasi dilarang kecuali yang ada di bawah naungan PKC atau disetujui oleh PKC. Contoh untuk kelompok pertama adalah Liga Pemuda Komunis, Serikat Buruh Seluruh Cina, Federasi Kaum Perempuan Cina. Contoh untuk kelompok kedua adalah yang disebut “partai-partai demokratis” (seluruhnya berjumlah delapan). Rakyat Cina yang berusaha mendirikan organisasi di luar itu, pasti akan dihadapi oleh alat kemanan negara. Maka selama masa pemerintahan Mao tidak terdengar adanya perkumpulan, organisasi atau club yang ada di luar kontrol Partai.

Setelah reformasi keadaan itu berubah perlahan-lahan. Sulit untuk mengendalikan rakyat Cina yang, setelah dilonggarkannya sistem hukou, bebas bergerak ke mana saja, dan setelah diterapkannya sistem pasar, bebas mengadakan transaksi dengan siapa saja. Mobilitas penduduk semakin tinggi, dan dengan demikian otonomi individu juga makin tinggi. Semua ini merupakan benih matang bagi munculnya individu-individu yang menikmati kebebasannya, termasuk kebebasan untuk mendirikan perkumupulan.

Individu-individu ini memang belum seratus persen bebas karena negara masih mampu mengekang kebebasan mereka. Namun ini tidak berarti bahwa mereka terkekang dan tak bergerak. Mereka menemukan aneka cara dan strategi untuk mencapai tujuannya yaitu mendirikan asosiasi. Ternyata ada “lubang-lubang” dalam hukum dan peraturan di Cina yang memungkinkan untuk itu. Inilah yang mereka manfaatkan.

Melawan Pasar, Berlindung Kepada Negara : Jaminan Sosial

Pertemuan IX


Jaminan untuk mendapat pekerjaan dan bebas dari pekerjaan yang eksploitatif barulah satu dari dua cita-cita yang diusung oleh Partai Komunis Cina. Cita-cita kedua yang ingin diberikan kepada rakyat Cina setelah kemenangannya pada 1949 adalah kesejahteraan sosial. Ini berarti bahwa rakyat Cina akan mendapat bantuan dari negara untuk mengisi kebutuhan mereka: tempat tinggal, kesehatan, pendidikan anak-anak, jaminan hari tua. Di samping itu, masih ada bantuan lain lagi dari negara, yaitu listrik, air, transportasi umum.

Pemerintah Cina memfokuskan hal ini bagi penduduk di kota-kota. Bagi penduduk di desa, kebutuhan itu dipenuhi dengan cara bekerja sama, gotong royong, ada di dalam komune. Oleh sebab itu persoalan "kesejahteraan sosial" menjadi sesuatu yang khas di kota. Para wali kota tidak bisa tidak disibukkan oleh pertanyaan bagaimana mengurus kesejahteraan sosial penduduknya.

Dalam sebuah sistem ekonomi yang terencana secara terpusat (centrally planned economy) ala rezim komunis Pemerintah Pusat menyusun rencana untuk kesejahteraan sosial ini dengan mengerahkan semua perusahaan milik negara. Pemerintah daerah menerima rencana ini dan melaksanakannya sesuai dengan rencana itu. Harap diingat bahwa perusahaan milik negara itu tersebar di seluruh negeri, ada yang milik pemerintah pusat dan ada yang milik pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten). Perencanaan ini memang membutuhkan sebuah kerja sama yang luar biasa, yang dijalankan oleh sebuah birokrasi yang amat besar. Ada pembagian kerja antara Pemerintah Pusat dan pemerintah-pemerintah daerah, tetapi pada dasarnya Pemerintah Pusat yang memegang kendali atas semua rencana.

Ketika reformasi atas perusahaan milik negara dilaksanakan sejak tahun 1979, kecuali masalah tenaga kerja, yang segera mengemuka adalah masalah jaminan kesejahteraan sosial ini. Seandainya buruh itu tidak mengalami pemutusan hubungan kerja, tidaklah berarti bahwa dia akan terus menikmati jaminan kesejahteraan sosial yang telah dikenyamnya. Pekerjaan dan jaminan sosial adalah dua hal yang kelihatannya satu, tetapi merupakan dua hal yang bisa dipisahkan.

Siapa yang akan membiayai jaminan sosial? Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah? Bagaimana pembagian ini akan dilaksanakan? Prosentase lebih banyak kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah?

Setelah reformasi 1978, Pemerintah Pusat pada prinsipnya telah mengadakan desentralisasi sehingga banyak keputusan diambil oleh pemerintah daerah. Penyediaan jaminan sosial juga mengalami desentralisasi. Meski demikian Pemerintah Pusat tidak bisa begitu saja mau melepaskan seluruh urusan jaminan sosial kepada pemerintah daerah, pertama karena tanggung-jawabnya, dan kedua karena pemerintah daerah tidak mau menanggung beban itu.

Jalan tengah adalah dengan memasukkan unsur pengusaha swasta. Di banyak negara Barat, beberapa urusan yang disebut di atas diambil oper oleh perusahaan asuransi. Dengan demikian "negara" dibebaskan dari urusan jaminan sosial (kesehatan, pensiun hari tua). Cina juga memperkenalkan hal ini untuk beberapa sektor. Tapi di sini muncul persoalan yang khas masyarakat sistem pasar. Perusahaan-perusahaan itu mau mengambil untung dari jasa yang diberikan.

Apa yang dapat dilakukan oleh rakyat? Tentu saja meminta bantuan kepada negara, tetapi "negara" yang mana? Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah? Inilah yang membuat seluruh urusan jaminan sosial menjadi amat rumit, dan ditambah rumit oleh pengusaha swasta (juga yang semi-swasta) yang berkolusi dengan negara.

Sejauh Cina masih mengaku sebagai negara "sosialis," negara Cina tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya untuk menyediakan jaminan sosial. Ketegangan ini terus membayangi Pemerintah Cina saat ini, dan banyak cara masih terus dicari untuk tetap mempertahankan ciri sosialis, tetapi juga memasukkan sektor swasta.

Melawan Pasar, Berlindung Kepada Negara (1)

PERTEMUAN VIII

Sejak berdirinya RRC pada tahun 1949, kaum buruh dinyatakan sebagai “tuan” di negerinya. Kemenangan Partai Komunis Cina dinyatakan sebagai kemenangan kaum buruh. Maka sepanjang masa pemerintahan Mao, kaum buruh mendapatkan tempat istimewa. Berbagai macam fasilitas dinikmati oleh kaum buruh yang hidup di kota-kota, seperti pekerjaan, perumahan, pendidikan untuk anak-anak mereka, jaminan pensiun, dan banyak lagi.
Buruh dapat dikatakan ada dalam pemeliharaan negara. Namun situasi ini berubah secara berangsur-angsur sejak dimulainya reformasi pada tahun 1978. Masalahnya memang bukan langsung menyangkut buruh, tapi tidak langsung. Pada awal reformasi dimulailah perombakan dalam sistem pengelolaan perusahaan milik negara. Pemerintah Cina harus merombaknya seiring dengan reformasi ekonomi secara keseluruhan.
Dalam kerangka perombakan sistem pengelolaan (management) inilah para pekerja (buruh) juga harus terkena dampaknya. Perusahaan milik negara, demi mencapai efisiensi, tidak bisa tidak mengadakan perampingan jumlah buruh. Secara perlahan diadakan lay off , mulai dari buruh yang tidak memiliki kemampuan (skill) yang memadai. Ada banyak model untuk memutuskan hubungan kerja ini, tapi yang penting adalah buruh-buruh itu tiba-tiba mendapati dirinya sebagai kelompok yang tidak dikehendaki lagi! Mereka merasa bahwa mereka bukan “tuan” di negara mereka seperti dulu lagi.
Pada waktu yang bersamaan muncul perusahaan swasta (seperti yang telah kita bahas) yang mempunyai sistem manajemen yang berbeda dari perusahaan milik negara. Termasuk di sini perusahaan swasta asing. Dari sistem rekrutmen, sistem penggajian, hingga sistem pensiun, sangat berbeda. Di sini sebenarnya letak titik perubahan besar bagi kehidupan buruh karena di perusahaan-perusahaan ini para buruh diperlakukan tidak sebagai tuan, tetapi sebagai buruh. Mereka harus tunduk kepada hukum pasar tenaga kerja!
Maka di Cina sejak 10 tahun terakhir ini ada situasi tenaga kerja yang tidak berbeda dari situasi di negara-negara kapitalis lain di dunia. Para pekerja atau buruh itu tidak mendapat posisi terhormat lagi seperti pada masa Mao dulu. Semua pencari kerja harus masuk dalam “pasar tenaga kerja,” bersaing satu dengan yang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan, tidak dapat menikmati “job security” karena sekarang diterapkan juga sistem buruh kontrak. Yang lebih buruk lagi, banyak buruh yang diperlakukan secara tidak manusiawi karena tempat kerja yang buruk.
Di Cina memang ada UU Tenaga Kerja, yang melindungi hak-hak buruh. Juga ada “Serikat Buruh” yang memperjuangkan hak-hak buruh. Tetapi semua itu tidak dihiraukan oleh para majikan yang kini mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada buruh. Mereka hanya menganut prinsip bagaimana meningkatkan keuntungan (profit). Karena buruh hanya diperlakukan sebagai faktor produksi, sementara faktor produksi lain tidak bisa ditekan, maka gaji buruh yang ditekan serendah-rendahnya. Sementara itu di Cina tersedia lautan tenaga kerja. Dengan demikian, sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, majikan memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Kalau buruh menuntut gaji yang tinggi, dia bisa digantikan dengan buruh yang mau menerima gaji yang lebih rendah.
Di mana posisi negara? Negara tidak terlalu peduli dengan buruh, karena sudah merasa cukup setelah membuat UU Tenaga Kerja. Majikan kini yang berkuasa.

Membela Pasar, Melawan Negara

PERTEMUAN VI

Jaman ini adalah “jaman globalisasi” yang ditandai dengan hubungan yang tak putus antar individu dan individu, entah di belahan dunia manapun. Penyebab utamanya adalah kemajuan di bidang teknologi komunikasi. Kalau pada masa sekitar 20 tahun yang lalu, hubungan antar individu paling cepat dihubungkan lewat mesin telpon, kini hubungan itu dapat terjadi lewat berbagai macam moda. Tiga yang menonjol adalah facsimile, e-mail, SMS.
Cina dan masyarakatnya tidaklah terluput dari kemajuan ini. Telpon dan telegram telah dikenal di Cina sejak seratus tahun yang lain. Telpon wireless dengan cepat memasuki Cina dan menjadi alat komunikasi populer. Tentu saja ini diikuti dengan pemakaian ‘SMS’ (duanxin) secara meluas. Terakhir kemajuan di bidang internet. Baru pada tahun 1995 Cina memasuki moda komunikasi paling mutakhir. Pada waktu itu hanya ada 3000 orang di Cina yang mempunyai akses ke internet, dalam waktu empat bulan, Juli 1995, jumlah itu telah mencapai 40.000! Sepuluh tahun kemudian angka ini telah mencapai 500 kali lipat.
Popularitas internet di Cina yang mengagumkan ini tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan akan komunikasi di kalangan masyarakat sendiri. Internet menawarkan berbagai macam kemudahan untuk berkomunikasi menarik masyarakat Cina, terutama orang muda (di bawah 40). Lewat internet mereka dapat berkomunikasi satu sama lain di dalam negeri dan sekaligus juga dengan mereka yang di luar negeri. Kecuali itu, lewat internet pula – World Wide Web – mereka dapat menemukan informasi dalam jumlah yang tak terbatas. Yang terakhir ini tentu saja merupakan hal yang amat vital bagi para pelaku bisnis.
Di Cina Internet Café berkembangan sangat pesat. Mula-mula muncul di Beijing pada tahun 1996, Internet Café muncul di berbagai kota besar maupun kecil di seluruh Cina. Menurut laporan, pada akhir 1998, hanya sekitar 3 persen pemakai internet pergi ke Internet Café. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi seperenam dari netter di seluruh Cina. Di Beijing sendiri pada tahun 2004 tercatat lebih dari 2400 Internet Café. (Zhou, 139)
Kebutuhan meningkat akan internet ini segera ditangkap oleh para pelaku bisnis. Perusahaan telekomunikasi dengan cepat mengadakan investasi dan berlomba-lomba untuk mendapatkan pelanggan. Misalnya, China Telecom menawarkan cara gampang untuk mendapatkan akses internet. “Cukup telpon 163” begitu pesannya. Setiap orang dapat log on ke Internet dengan menelpon 163, lalu menggunakan 163 sebagai username maupun password. Biaya akan muncul bersama tagihan telpon bulanan. Konon Cina adalah tempat paling gampang di dunia untuk mendapatkan Internet.
Dengan demikian muncullah hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan pelaku bisnis. Di Cina benar-benar terjadi boom di bidang telekomunikasi. Yang menarik adalah bahwa ledakan ini itdak terlepas dari usaha Pemerintah sendiri untuk memacu perkembangan di bidang TI. Dengan ijin Pemerintah usaha mengembangkan teknologi informasi ini sudah dirintis sejak tahun 1986, makin lama makin maju dan makin maju. Pemerintah bahkan memberikan dana untuk mengembangkan infrastruktur, dan juga perangkat hukumnya. Cina memang nampak amat bergairah dalam mengembangkan TI ini.
Namun, pada waktu yang bersamaan, juga jelas bahwa Pemerintah Cina menjadi “ancaman” bagi para pengguna Internet. Demi alasan “keamanan” Pemerintah Cina menjalankan kontrol atas Internet. Maka sering terjadi penutupan Internet Café yang dianggap telah melanggar peraturan dan undang-undang. Yang lebih menakutkan lagi adalah kontrol atas aliran dalam internet dengan memblokir situs-situs atau pesan-pesan yang dianggap membahayakan kemanan negara. Kata “demokrasi,” “hak-hak asasi manusia,” dan “Falungong,” yang termuat dalam situs atau e-mail, pasti akan tersaring.
Yang langsung terkena imbas dari kebijakan ini adalah kaum intelektual yang membicarakan pokok-pokok tersebut. Internet merupakan space yang sangat cocok bagi intelektual untuk mendiskusikan banyak pokok sehubungan dengan keadaan negara, baik dengan sesama intelektual di dalam Cina maupun mereka yang di luar Cina. Hal ini terasa semakin mendesak ketika media cetak di Cina seluruhnya ada dalam kontrol Pemerintah. Lewat internet itu saja para intelektual di Cina dapat menemukan kebebasannya untuk berpendapat. Namun, dengan kontrol ketat atas Internet, mereka juga kehilangan ruang kebebasan ini.
Dalam hal ini nampak bahwa masyarakat merasa tertindas oleh negara. Meski demikian “pasar” juga tidak dapat menolong masyarakat untuk menemukan kebebasannya itu. Persaingan antar provider, umpamanya, semestinya dapat menimbulkan mekanisme kontrolsendiri. Hal ini tidak terjadi sebab provider – juga yang berstatus MNC – malah tunduk kepada regulasi negara. Persaingan malah terjadi sejauh mana mereka bisa “merayu” negara.

Hidup dalam Masyarakat Pasar

Dipakainya sistem pasar sebenarnya hanya dimaksud untuk memperlancar perekonomian. Dengan sistem pasar para pengusaha akan senang dan konsumen akan bahagia karena mereka semua diuntungkan. Secara keseluruhan, seluruh negeri akan makmur dan sejahtera. Namun ada satu hal yang dilupakan, yaitu dampak dari sistem pasar pada kehidupan individu. Sistem pasar pada prinsipnya diletakkan atas dasar uang. Segala sesuatu bisa diperoleh siapapun asalkan dia mempunyai uang.
Dari sini orang dengan mudah menarik konsekuensi lain, yaitu mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan barang-barang yang dia kehendaki. Di satu pihak, hal ini menimbulkan semangat orang untuk bekerja, bahkan bekerja keras. Uang yang diperoleh sebagai gaji atau bonus merupakan “insentif” baginya untuk bekerja giat. Di lain pihak, keinginan untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya ini juga menimbulkan berbagai perilaku a-sosial, termasuk korupsi.
Namun yang lebih sering disoroti oleh para sosiolog adalah gejala yang disebut “komodifikasi” yaitu menjadikan segala sesuatu menjadi komoditas atau barang jualan. Sebelum munculnya sistem pasar, hanya sebagian kecil barang saja yang dijadikan komoditas. Sebagian besar barang yang lain dapat diperoleh tanpa membayar, secara cuma-cuma, atas dasar hubungan kekerabatan atau hubungan persahabatan, bahkan hubungan hidup bersama sebagai satu suku. (Karl Polanyi) Karenanya orang tidak terlalu pusing memikirkan uang, kalau dia memerlukan sebuah barang atau memerlukan bantuan.
Sistem pasar mengubah semuanya itu. Karena uang hanya diperoleh lewat jual-beli komoditas, maka orang berpikir keras bagaimana mengubah apa yang ada pada dirinya menjadi komoditas. Dengan kata lain, segala sesuatu “ada harganya.” Hal ini menyebabkan banyak barang yang pada masa lampau dapat “diminta” begitu saja, kini harus dibayar dengan uang. Tidak ada lagi “minta” dari sahabat atau tetangga, semua harus pakai uang. Bantuan tenaga yang dulu begitu mudah diberikan kepada tetangga, sekarang harus dibayar dengan uang. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris yang terkenal: “There is no free lunch.”
Pada akhirnya, sistem pasar dengan uang itu mengubah hubungan antar individu dalam masyarakat. Setiap individu menjadi pedagang, dan setiap individu menjadi pembeli! Hilanglah semangat bantu-membantu, gotong-royong, juga semangat solidaritas. Orang cenderung untuk “menghitung” berapa ongkos yang telah dia keluarkan, atau berapa biaya yang harus dia bayarkan. Malah lebih kejam lagi, semua adalah pesaing atau kompetitor. Setiap orang melihat orang lain sebagai kompetitor yang bisa merebut kesempatan bagi dirinya.
Negara tentu saja tidak punya peran dalam semua hiruk-pikuk individu. Tetapi negara tentu saja punya sumbangan bagi terciptanya suasana seperti ini. Ketika negara melepaskan segala kebutuhan masyarakat kepada kekuatan pasar, maka negara benar-benar seperti mencampakkan individu ke tengah lautan persaingan yang kejam. Di masa lampau, ketika negara masih berperan sebagai pembagi benefit masyarakat, negara setidak-tidaknya membangun semangat solider satu sama lain. Di Cina semangat seperti ini sangat ditekankan oleh Mao Zedong dengan seruannya agar orang berani “mengorbankan diri.” Seorang tokoh yang disanjung-sanjung pada waktu itu adalah Lei Feng.
Dengan dimulainya “reformasi” sejak 30 tahun yang lalu, negara Cina benar-benar telah melemparkan warganegaranya ke pasar. Mereka harus berjuang dalam suasana persaingan yang ditandai dengan uang. Cina sekarang memang sedang berubah menjadi “masyarakat pasar” (market society), persis 180 derajat bertentangan dengan yang terjadi pada masa sebelumnya.

Chinese unhappier in 2008

Fewer Chinese people than last year are happy with their lives according to a survey conducted by Xiaokang Magazine and Sina.com. The 2008 happiness index fell 0.5 percent to 79.1 out of a possible 100.

Only 19.21 percent of those surveyed rated themselves happier than last year while 46.42 percent said they were less happy. In 2007, the equivalent scores were 22.7 percent and 39.2 percent.

Happiness affected by big events

According to the poll, only one in five Chinese are happy with their lives overall. Those surveyed cited the stock market slump, natural disasters, soaring house prices and inflation as major causes of unhappiness.

Xing Zhanjun of the Chinese Academy of Social Sciences, said people's feelings of happiness are closely connected with major policy shifts and big events.

But people remain optimistic about the future. 54.8 percent said they would probably get happier, and 15 percent said they were certain of future happiness. Only 18 percent believed they would not be happier in future.

Happiness is related to income

47.22 percent believe a good income will bring them happiness, while 32.39 percent said they are depressed because their income is too low. The survey shows people who earn more tend to be happier, said Xing.

Only 21 percent of respondents are happy with their job, while 43 percent are dissatisfied.

Nearly a third, 31.24 percent, identified the gap between rich and poor as the most important social cause of unhappiness while 24.1 pointed to the failings of the social security system.

A happy family seen as crucial

35.24 percent said a happy family was the most important source of happiness.

44.3 percent said they are satisfied with their family lives, but 23.7 percent said they are unhappy or rather unhappy.

There is a striking difference between the sexes however. Single women are happier than married women, while married men are happier than single men. Experts say this reflects the unequal burdens still being heaped on married women.

Civil servants seen as happiest

50.67 percent of those polled rated civil servants the happiest social group, on grounds of their stable income, better welfare provision and future prospects.

Lawyers are the unhappiest occupational group despite their high incomes. Most lawyers said they felt pressured and did not enjoy their work.

Xiaokang Magazine and Sina.com polled 9,616 people in September 2008.

(China.org.cn by Yang Xi, September 27, 2008)
http://www.china.org.cn/china/national/2008-09/27/content_16544420.htm

Yang Terlempar dalam Pasar: Buruh

Pertemuan IV

Begitu komune dibubarkan pada awal tahun 1980-an, terjadilah surplus tenaga kerja di pedesaan. Memang di pedesaan petani masih menggarap lahan mereka, juga mengerjakan perusahaan desa (xiang-zhen qiye), namun jelas juga bahwa tidak semuanya terserap. Satu per satu mereka meninggalkan pedesaaan pergi ke kota-kota, besar maupun kecil. Mula-mula hanya pada saat tidak menanam, kemudian untuk jangka panjang mereka meninggalkan rumah dan desa mereka.

Para petani yang pindah ke kota ini bisa memilih, bekerja di perusahaan swasta asing atau di perusahaan swasta domestik. Perusahaan milik negara masih mempertahankan buruh yang ada, walaupun makin lama makin banyak yang melepaskan buruh mereka yang dianggap tidak produktif. Para pencari kerja yang semuanya mantan petani ini pada umumnya masuk dalam perusahaan-perusahaan manufaktur, sebagian besar di sektor TFT. Tapi cukup banyak pula yang masuk dalam konstruksi (gedung, jalan raya, jembatan, dsb.).

Dari bekerja di kota itu, mereka mendapatkan penghasilan yang dibawanya kembali ke desa. Model ini tentu saja sangat menggiurkan bagi banyak petani. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sejumlah besar petani meninggalkan sawah mereka. Mereka pergi ke kota untuk, dalam istilah sehari-hari mereka, da gong! Mula-mula yang muda dan laki-laki, kemudian juga yang perempuan.

Bagaimana dengan hukou? Sejak tahun 1950-an Pemerintah Cina menerapkan sistem kontrol tempat tinggal yang disebut hukou, sedemikian rupa sehingga mereka yang mengantongi hukou petani tidak diijinkan pergi ke kota, juga tidak tinggal menetap di kota. Peraturan ini dijalankan dengan amat ketat sepanjang masa pemerintahan Mao Zedong. Namun seiring dengan bubarnya komune, dan seiring dengan melimpahnya tenaga kerja di pedesaan, aturan hukou pun dilanggar. Pada dasarnya tidak mungkin mempertahankan hukou secara ketat ketika terjadi gelombang besar urbanisasi seperti itu. Dinding pertahanan hukou pun jebol! Diperkirakan sekitar 200 juta tenaga kerja mengalir ke wilayah perkotaan. Walaupun tidak dinyatakan batal secara resmi, peraturan tentang hukou diam-diam telah ditiadakan atau dimodifikasikan.

Dari sudut ini para petani dapat dikatakan telah mengalahkan negara! Tetapi kemenangan atas negara ini tiba-tiba terasa hambar karena para petani itu segera terperangkap masuk dalam "pasar." Ketika mereka masih hidup dalam komune, mereka tidak perlu mencari kerja, dan tidak perlu bersaing dalam mencari kerja. Setelah mereka sendiri terjun dalam "pasar tenaga kerja," baru mereka menyadari bahwa mencari kerja itu tidak mudah. Tidak setiap tempat kerja akan menyambut mereka. Seandainya pun mereka menemukan tempat kerja, mereka segera menemukan bahwa gaji mereka tidak sama dengan teman-teman mereka. Ada yang bergaji tinggi, ada yang bergaji rendah. Mereka harus mengadakan tawar-menawar dengan sang calon majikan.

Proses tawar-menawar inilah yang bisa berjalan pendek dan sederhana, tapi juga bisa berjalan panjang dan melelahkan. Ketika yang terjadi adalah yang kedua, para petani itu menjadi tidak sabar. Mereka pun biasanya menyerah, dan setuju dengan bayaran yang rendah. Maklum, di Cina pada waktu itu belumlah dikenal sistem "upah minimum." Pasar tenaga kerja benar-benar bekerja menurut hukum penawaran dan permintaan. Seperti yang terjadi di Inggris pada Abad XIX, para pekerja pada umumnya tidak memiliki posisi tawar yang tinggi. Misalnya, keterampilan (skill). Dengan bekal pendidikan yang ala kadarnya (SD, maksimum SMP), para pencari kerja itu menjadi unskilled labour yang tidak bisa menerima gaji yang tinggi.

Seperti di tempat lain di dunia, para pencari kerja dari pedesaan rentan menjadi korban pemerasan. Mereka dipaksa bekerja selama lebih dari delapan jam, bisa sampai 14 jam tanpa berhenti. Banyak di antara mereka yang harus bekerja di tempat yang sempit, pengap, dan kotor. Merekapun menjadi korban penipuan. Banyak sekali kisah bagaimana para pekerja itu tidak menerima gaji mereka selama tiga bulan, bahkan enam bulan. Bahkan ada juga kasus perusahaan yang mengontrak mereka menghilang. Ini bisa terjadi dalam proyek pembangunan jalan raya. Dalam keadaan seperti ini, para pekerja ini dibuat tak berkutik. Ketika mereka melapor, polisi biasanya akan menanyakan status hukou mereka. Begitu diketahui bahwa mereka bukan pemegang hukou kota, polisi pun tidak mau ambil pusing.

Untuk mengatasi tekanan ini, para pencari kerja ini cenderung untuk berkelompok sesuai dengan daerah asal mereka. Maka di sekitar kota besar (Beijing, Guangzhou, Shanghai), muncul kantong-kantong hunian atas dasar desa asal. Jadi, ada Zhejiang cun, Henan cun, Hubei cun, dsb. Di situ para pekerja dapat berbicara bahasa daerah mereka, menikmati masakan daerah mreka, dan lebih penting saling memberi dukungan moral di saat-saat sulit. Kantong-kantong ini bertebaran di luar kota, yang dikelolah oleh mereka sendiri. Pemerintah Kota tidak ikut campur dalam urusan mereka. Di satu pihak, hal ini menguntungkan mereka, tapi di lain pihak, hal ini membawa konsekuensi yang amat berat. Yang paling gawat adalah soal perawatan kesehatan. Tanpa hukou kota mereka tidak mungkin mendapat pelayanan kesehatan di kota.

Yang Dilemparkan ke Pasar: Pengusaha Swasta

PERTEMUAN III

“Pasar” bukan “negara” karena ciri khasnya yang bisa mengatur dirinya sendiri (self-regulating). Setiap transaksi pasar terjadi sesuai dengan proses tawar-menawar lewat persetujuan antara si penjual dan pembeli. Si penjual berhadapan langsung dengan si pembeli, dan setuju dengan harga yang sudah disepakati. Dengan demikian terjadi tukar-menukar (exchange). Negara tidak ikut campur dalam proses ini.

Inilah yang terjadi ketika Cina mengijinkan petani dan pengusaha rumahan di kota untuk masuk dalam mekanisme pasar. Tentu saja ini sebuah peristiwa amat besar. Segala sesuatu dapat terjadi secara bebas tanpa melibatkan negara. Beli baju, misalnya: apa warnanya, berapa jumlahnya, semua itu diatur oleh individu sendiri. Ini berlaku untuk barang-barang kecil dan sederhana, hingga barang-barang besar dan canggih. Oleh sebab itu, terjadinya pasar juga tidak usah disuruh atau diperintahka oleh negara. Begitu negara tidak lagi campur tangan, individu – seakan-akan dengan instingnya – dapat langsung terjun dalam transaksi pasar. Apalagi selama berabad-abad sebelumnya Cina telah mengenal sistem pasar!

Dalam sistem pasar orang mungkin saja orang tidak puas, mungkin saja orang tertipu. Dalam banyak contoh para pembeli benar-benar dirugikan secara besar-besaran. Misalnya, si pembeli mendapatkan barang yang rendah mutunya, sehingga mudah rusak. Dalam keadaan inipun negara tidak akan campur tangan secara langsung. Albert Hirschman, dalam bukunya Exit, Voice and Loyalty (1971) mengatakan bahwa si pembeli atau konsumen mempunyai tiga pilihan sikap. Kalau dia tidak puas atas sebuah produk, maka dia bisa memutuskan untuk tidak membeli lagi (exit). Kemungkinan kedua, karena produk itu sudah lama terkenal, dia akan menulis surat kepada perusahaan yang bersangkutan, mengungkapkan kekecewaannya (voice). Biasanya, orang akan menunggu dan melihat apakah ada perubahan mutu produk itu. Ia bersabar dan tidak buru-buru exit, bahkan juga tidak voice. Kelompok ketiga ini mengambil sikap yang disebut oleh Hirschman “loyalty.” Tapi jika pada suatu titik tertentu tidak ada perubahan, orang ketiga ini biasanya juga akan berhenti membeli produk itu (exit).

Dengan kata lain, mekanisme pasar dapat berfungsi juga sebagai sistem kontrol. Negara memang akan sewaktu-waktu akan mengadakan kontrol, tetapi pasar sendiri sudah mampu berfungsi tanpa negara. Dengan tiga kemungkinan sikap – exit, voice, loyalty – pengusaha tahu bahwa ia tidak boleh bekerja seenaknya. Sebaliknya, konsumen menjalankan semua itu tanpa disuruh oleh negara. Begitu sebuah makanan terasa tidak enak, ia tidak akan kembali ke restoran itu. Mungkin ia akan memberi tahu orang lain, dan orang ini memberi tahu orang lain lagi. Pembeli dan konsumen pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk membangkrutkan sebuah perusahaan.

Bagi pengusaha sistem pasar bukanlah keadaan yang dicita-citakan karena risiko yang tinggi itu. Mereka dipaksa bekerja keras supaya tidak ditinggalkan oleh konsumennya. Perusahaan lebih suka dengan situasi yang disebut “monopoli” atau “kartel.” Kalau seluruh negara membeli barang dari satu perusahaan, maka perusahaan itu sudah menguasai monopoli. Berapapun harga dan betapapun kualitasnya, konsumen akan membelinya. Di Indonesia ini terjadi dengan pelayanan kereta api, juga di Cina. Kemungkinan lain, ada dua atau perusahaan lain yang memproduksi barang yang sama. Daripada susah-susah, memeras keringat, lebih baik mereka bersepakat untuk menetapkan harga yang disetujui bersama. Konsumen juga tidak bisa protes! Inilah praktik kartel, yang dijalankan oleh OPEC di tingkat dunia.

Kalau bisa menjalankan monopoli atau kartel, mengapa harus bekerja keras? Nah, tugas negara adalah mencegah terjadinya monopoli atau kartel ini. Pada titik ini negara memang campur tangan. Namun, pengusaha tetap saja – entah bagaimana caranya – tahu bagaiman menyiasatinya. Ketika angin reformasi ditiupkan di Cina, mula-mula para pengusaha itu sangat bersemangat untuk bekerja keras, siang dan malam. Lambat-laun mereka merasa betapa sulitnya menjadi pengusaha yang tidak dibantu oleh negara. Celakanya lagi, di Cina mereka harus bersaing dengan perusahaan milik negara (yang berjumlah sekitar 100-an), dan juga dengan perusahaan swasta asing yang datang dari luar-negeri.

Para pengusaha swasta di Cina, kecuali harus mengatasi hambatan yang datang dari kegiatan ekonomi, juga harus bertatapan dengan stigma sosial. Selama jangka waktu yang cukup panjang (30 tahun), pengusaha swasta diejek, diolok-olok, bahkan dihukum karena menjalankan kegiatan yang bersifat “kapitalis.” Mereka dimasukkan dalam kategori “musuh rakyat.” Pandangan seperti ini tertancap dalam-dalam, bahkan juga setelah reformasi diumumkan. Hal ini tidak hanya bertahan di kalangan rakyat sendiri, tetapi juga di kalangan pemimpin. Dengan demikian, pengusaha swasta sering merasakan beban yang bertumpuk-tumpuk. Stigma sosial sulit sekali hilang.

Namun keuletan pengusaha swasta di Cina sungguh luar biasa. Ketika mereka mengalami hambatan untuk mendapatkan kredit dari bank-bank pemerintah, mereka mencari jalan bagaimana bisa memperolehnya di Hong Kong. Ketika mereka mengalami hambatan birokrasi, mereka mencari jalan-jalan bagaimana dapat menyusupi birokrasi itu! Pada ujung yang paling ekstrim tentu saja banyak dari mereka yang melakukan tindakan ilegal. (Ini sebabnya oleh Konfusius, para saudagar diletakkan di tangga sosial yang paling rendah)

Ini mungkin salah satu sebab mengapa jumlah pengusaha swasta di Cina tidak bertumbuh dengan cepat. Menurut sebuah laporan resmi, pada pertengahan tahun 2004, di Cina terdapat 3,44 juta pengusaha swasta, dan pada akhir tahun jumlah itu naik sedikit menjadi 3,8 juta. (Natalia Soebagjo, 2005).

Memang negara sedikit demi sedikit “merangkul” pengusaha swasta. Pada tahun 1998, akhirnya, dibuat amandemen penting pada UUD yang bunyinya: “Negara mengijinkan adanya sektor swasta dalam ekonomi dan berkembang dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.” Maksudnya, untuk melengkapi, bukannya memperkuat ekonomi sosialis. Pada 1992 setelah Deng Xiaoping mengadakan “nanxun” (perjalanan ke selatan), ditegaskan “ekonomi pasar sosialis” dalam Konggres Partai ke-14. Di situ jelaskan bahwa kepemilikan bersama oleh negara cukup diterapkan pada beberapa sarana produksi. Baru pada lima tahun kemudian, dalam Konggres Partai ke-15 dinyatakan bahwa perekonomian swasta tidak lagi “pelengkap” melainkan “komponen penting” dalam ekonomi Cina. Pada tahun 2001, untuk mengurangi stigma sosial, Partai Komunis Cina mengijinkan mereka untuk masuk menjadi anggota Partai.

Negara mundur, pasar masuk

Pertemuan II

Selama kurang lebih 30 tahun, negara adalah aktor terpenting di Cina. Segala sesuatu diatur oleh negara, dari lahir sampai mati. Dari soal sandang, pangan, hingga papan. Bahkan juga soal apa yang boleh dipikirkan atau yang tidak boleh dipikirkan! Negara memang mahakuasa. Orang pada waktu itu tidak ada yang memikirkan bahwa negara akan lenyap ataupun akan berkurang kekuasaannya. Tapi itulah yang terjadi mulai dari tahun 1978.

Dalam peristiwa bersejarah, Sidang Pleno III, Komite Sentral XI, Desember 1978, angin reformasi di Cina berhembus, perlahan-lahan tetapi pasti. Artinya, negara perlahan-lahan mengundurkan diri, dan membiarkan pasar bertumbuh besar. Ini paling kentara di pedesaan ketika komune satu per satu bubar, dan petani boleh menanam sesuai dengan keinginannya sendiri lalu menjualnya di pasar. Pasar menentukan harga hasil bumi petani, bukan negara. Ini sebuah perkembangan yang luar-biasa pada waktu itu. Penduduk Cina yang mayoritas ada di pedesaan merayakan hal ini dengan penuh antusiasme. Perkembangan ini merembet ke perkotaan, muncul aktivitas ekonomi keluarga. Mulai dari restoran, salon kecantikan, bengkel sepeda, sampai ke toko kelontong, yang semuanya bukan milik negara. Mereka ini digolongkan "pengusaha swasta."

Demikianlah pasar telah menerobos masuk dalam masyarakat Cina, mulai dari desa sampai ke perkotaan. Sangat menarik bahwa dalam perubahan ini negara terus-menerus memberi ruang dan kesempatan bagi perkembangan pasar. Harga barang yang semula ditetapkan oleh negara, perlahan-lahan ditentukan oleh pasar. Begitu pula harga jasa. Ketika ini telah meluas, pasar tenaga kerja juga menyusul. Siapapun boleh menjual tenaga kerja, dan berapa gaji yang akan diterima ditentukan oleh si penjual tenaga kerja dan pembelinya. Hal ini dengan cepat menyebabkan munculnya para pencari kerja baik di desa maupun di kota. Pabrik-pabrik di kota memang masih milik negara, dan para buruhnya adalah buruh tetap. Ketika terjadi reformasi di pabrik-pabrik itu - dalam hal manajemen - para buruh di situ juga mengalami imbasnya. Buruh bisa dipecat jika tidak bekerja dengan baik!

Negara semakin mengecil, dan pasar semakin meluas. Seiring dengan perubahan ini, tentu saja uang memainkan peran penting. Di masa Mao uang memang dipakai, tetapi orang tidak memerlukan uang untuk barang-barang kebutuhan pokok yang sudah disediakan oleh negara. Uang, bagi banyak orang pada waktu, tidak diperlukan. Namun, begitu ekonomi pasar diterapkan, uang pun menjadi penting dan semakin penting. Pada akhirnya, semangat mencari uang juga timbul dan menguat. Uang dicari tidak hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan, tetapi juga untuk investasi. Ketika kebutuhan akan investasi makin membesar, kebutuhan akan uang juga meningkat. Uang yang semula tidak dihiraukan, kini menjadi tatapan mata setiap orang Cina.

PENGANTAR

Negara, Masyarakat, dan Pasar

Telaah yang memakai kerangka "negara dan masyarakat" sudah ada sejak ribuan tahun yang silam, mungkin dapat dilacak sejak masa Aristoteles. Negara memang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi negara sering melakukan penindasan terhadap masyarakat. Bahkan muncul negara-negara yang menindas rakyatnya tanpa ampun. Para filsuf mencoba untuk menjelaskan mengapa terjadi hal yang seperti ini. Thomas Hobbes dapat dikatakan filsuf yang paling berhasil menjelaskan hakekat negara. Katanya, negara itu diperlukan oleh masyarakat karena masyarakat berada dalam keadaan kalut dan kacau, sehingga "manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya." Negara dibutuhkan untuk membawa ketertiban dan keamanan. Negara itu diumpamakan dengan "Leviathan," sebuah makhluk mitis yang ada dalam lautan. Tentu saja teori Hobbes ini dapat diselewengkan oleh para diktator. Teori Leviathan ini dikoreksi oleh filusf berikutnya, yaitu John Locke. Dia berpendapat bahwa kekuasaan negara haruslah dibatasi. Siapa yang berani membatasi kekuasaan negara? Tentu saja rakyat. Locke mengusulkan sebuah kekuasaan negara yang dibatasi oleh konstitusi, dan konstitusi disusun oleh rakyat.

Apa yang dikatakan oleh Locke ini merupakan awal penting dari munculnya teori demokrasi modern. Negara diperlukan oleh manusia, tetapi negara juga harus dibatasi kekuasaannya. Hubungan negara dan masyarakat seperti ini tentu saja masih tetap tidak stabil karena tetap saja pihak penguasa (negara) dapat merongrong masyarakat sehingga dihasilkan konstitusi yang merugikan masyarakat. Hal ini kita lihat hingga hari ini bagaimana banyak peraturan dibengkokkan demi kepentingan penguasa dan pengusaha. Negara-negara yang dikuasi oleh kaum borjuasi, pasti tidak akan membiarkan dirinya dikendalikan oleh rakyat yang terdiri dari kaum proletar miskin. Karl Marx paling gencar mengungkapkan hal ini, bahkan mengusulkan penggulingan negara, dan menciptakan masyarakat tanpa negara.

Demikianlah debat tentang hubungan negara dan masyarkat terus berlanjut hingga hari ini. Pada abad ke-20 debat ini malah semakin sengit ketika muncul negara fasis di Jerman, Italia dan Jepang, lalu negara totaliter di Rusia dan Cina. Dunia seakan-akan tidak akan pernah sadar bahwa negara dan masyarakat tidak semestinya terlibat dalam konflik seperti itu. Masyarakat tidak bisa hidup tanpa negara, tetapi bukan negara yang sewenang-wenang. Bagaimana menciptakan negara seperti ini? Adakah di dunia pada abad ini yang diisi oleh negara-negara yang tidak menindas masyarakatnya?

Belum selesai debat dan diskusi, muncul masalah lain, yaitu bangkitnya "pasar." Pasar adalah istilah untuk menggambarkan kegiatan transaksi ekonomi, yang memakai sistem hukum pasar (penawaran dan permintaan). Kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi diatur oleh pasar. Nah, kegiatan ini sudah sejak abad ke-18 dikatakan tidak boleh dicampuri oleh negara. Seorang bernama Adam Smith dengan bersemangat menganjurkan "invisible hand"atau pasar sebagai koordinasi kegiatan ekonomi. Dengan demikian pasar makin lama makin terlepas dari negara, dan menjadi otonom. Negara dalam banyak hal berterima kasih kepada pasar karena pasar mendukung negara, terutama dalam hal kebutuhan finansial.

Ketika pasar makin otonom, makin terasa oleh masyarakat bahwa pasar juga bisa menjadi kekuatan penindas yang tidak kalah kejam dibandingkan negara. Paling terasakan oleh buruh, yang menjual tenaga kerjanya. Para pemilik modal hanya tahu bagaimana menarik keuntungan sebesar-besarnya dari tenaga buruh yang sudah dibelinya! Ini berlaku tidak hanya bagi "blue collar" tetapi juga "white collar," semuanya diperas oleh majikan. Pada jaman sekarang, para majikan malah tidak mau berurusan dengan buruh, dan hanya mau berurusan dengan "pengantara" sehingga muncul sistem outsourcing yang lebih kejam lagi. Bukan hanya pasar tenaga kerja yang memiliki sistem eksploitatif, juga pasar keuangan. Naik-turunnya mata uang telah menjadi permainan spekulan, yang pada gilirannya menyebabkan nilai mata uang yang tidak stabil. Korban dari semua ini adalah masyarakat yang tiba-tiba menemukan uang tabungannya merosot dan berkurang.

Demikianlah, kita temukan "negara," "masyarakat," dan "pasar." Interaksi dari tiga entitas ini lebih menarik daripada hanya terarah kepada "negara" dan "masyarakat." Kerangka analisis seperti ini membuat cara pandang kita lebih lengkap, lebih seimbang dan tentu saja lebih dinamis. Kalau terlalu terfokus pada "negara" dan "masyarakat," akan dapat diseimpulkan bahwa masalahnya ada pada negara semata. Lupa bahwa pasar juga bisa menjadi sumber masalah. Dengan melepaskan "dikotomi" dan menerima "trikotomi" diskusi kita akan lebih bermanfaat.

Apalagi ketika kita akan membuat analisis tentang Cina, sebuah negara yang baru 30 tahun yang lalu terlepas dari otoritarianisme. Terbebasnya masyarakat dari negara tentu saja harus diterima dengan gembira, tetapi ini tidak berarti bahwa masyarakat dapat menikmati kebebasan yang sejati. Dengan menguatnya pasar masyarakat Cina tiba-tiba menemukan dirinya bahwa ada kekuatan lain yang tidak kalah dahsyat yang mengancam kehidupan mereka. Itulah kekuatan pasar. Ketika kekuatan pasar makin nyata, tidak cukup lagi perhatian dipusatkan pada hubungan negara dan masyarakat. Bagaimana juga melihat hubungan antara negara, masyarakat dan pasar.

Kuliah selama semester ini diarahkan untuk melihat dinamika hubungan ketiganya. Selamat memasuki semester baru.