Antara Pasar dan Negara: Asosiasi suka-rela

PERTEMUAN X

Kita telah melihat mereka yang terhempas dalam laga pasar: ada yang bisa berdiri sendiri, ada yang minta tolong negara. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada yang di luar “negara” dan “pasar” itu? Inilah wilayah yang sering oleh para sosiolog dinamakan “civil society.” Cohen dan Arato, misalnya, mendefinisikan civil society sebagai ‘a sphere of social interaction between economy and state, composed above all of the intimate sphere (especially the family), the sphere of associations (especially voluntary associations), social movements, and forms of public communication’ (Cohen dan Arato, 1992: 440-442)

Konsep civil society ini sangat penting untuk memahami dinamika hubungan antara negara dan masyarakat. Ketika negara sangat kuat, apakah civil society dapat bertahan? Apakah negara dapat menerobos keluarga, menghambat berdirinya asosiasi-asosiasi, mencegah gerakan sosial? Demikian pula ketika negara lemah. Apakah civil society juga masih mempertahankan integritasnya? Dalam hal yang terakhir ini apakah civil society tidak dicengkeram oleh pasar? Jadi, yang diperjuangkan oleh civil society adalah sebuah “ruang” tempat ia boleh berkembang, tidak terganggu oleh logika yang dianut negara atau yang dianut oleh pasar.

Tentang Cina, tidak semua orang sependapat bahwa konsep civil society dapat dipakai. Misalnya, Elizabeth Perry berpendapat karena sedemikian berkuasanya negara, yang dapat memasuki semua sisi kehidupan individu, tidak ada gunanya memakai konsep itu. Namun, seiring dengan dijalankannya reformasi, konsep itu perlu dihidupkan lagi. Negara memang masih berkuasa, tetapi negara semakin menyerahkan kekuasaan koordinasi masyarakat kepada pasar. Karena sistem pasar di Cina makin lama makin menjangkau banyak sektor kegiatan manusia, konsep civil society akan berguna untuk meneropong masyarakat Cina saat ini.

Pada pertemuan kali ini akan dibicarakan asosiasi-asosiasi yang tumbuh di Cina sejak dicanangkannya reformasi. Tentu ini suatu hal yang baru sama sekali karena di masa lampau semua organisasi dilarang kecuali yang ada di bawah naungan PKC atau disetujui oleh PKC. Contoh untuk kelompok pertama adalah Liga Pemuda Komunis, Serikat Buruh Seluruh Cina, Federasi Kaum Perempuan Cina. Contoh untuk kelompok kedua adalah yang disebut “partai-partai demokratis” (seluruhnya berjumlah delapan). Rakyat Cina yang berusaha mendirikan organisasi di luar itu, pasti akan dihadapi oleh alat kemanan negara. Maka selama masa pemerintahan Mao tidak terdengar adanya perkumpulan, organisasi atau club yang ada di luar kontrol Partai.

Setelah reformasi keadaan itu berubah perlahan-lahan. Sulit untuk mengendalikan rakyat Cina yang, setelah dilonggarkannya sistem hukou, bebas bergerak ke mana saja, dan setelah diterapkannya sistem pasar, bebas mengadakan transaksi dengan siapa saja. Mobilitas penduduk semakin tinggi, dan dengan demikian otonomi individu juga makin tinggi. Semua ini merupakan benih matang bagi munculnya individu-individu yang menikmati kebebasannya, termasuk kebebasan untuk mendirikan perkumupulan.

Individu-individu ini memang belum seratus persen bebas karena negara masih mampu mengekang kebebasan mereka. Namun ini tidak berarti bahwa mereka terkekang dan tak bergerak. Mereka menemukan aneka cara dan strategi untuk mencapai tujuannya yaitu mendirikan asosiasi. Ternyata ada “lubang-lubang” dalam hukum dan peraturan di Cina yang memungkinkan untuk itu. Inilah yang mereka manfaatkan.