Melawan Pasar, Berlindung Kepada Negara (1)

PERTEMUAN VIII

Sejak berdirinya RRC pada tahun 1949, kaum buruh dinyatakan sebagai “tuan” di negerinya. Kemenangan Partai Komunis Cina dinyatakan sebagai kemenangan kaum buruh. Maka sepanjang masa pemerintahan Mao, kaum buruh mendapatkan tempat istimewa. Berbagai macam fasilitas dinikmati oleh kaum buruh yang hidup di kota-kota, seperti pekerjaan, perumahan, pendidikan untuk anak-anak mereka, jaminan pensiun, dan banyak lagi.
Buruh dapat dikatakan ada dalam pemeliharaan negara. Namun situasi ini berubah secara berangsur-angsur sejak dimulainya reformasi pada tahun 1978. Masalahnya memang bukan langsung menyangkut buruh, tapi tidak langsung. Pada awal reformasi dimulailah perombakan dalam sistem pengelolaan perusahaan milik negara. Pemerintah Cina harus merombaknya seiring dengan reformasi ekonomi secara keseluruhan.
Dalam kerangka perombakan sistem pengelolaan (management) inilah para pekerja (buruh) juga harus terkena dampaknya. Perusahaan milik negara, demi mencapai efisiensi, tidak bisa tidak mengadakan perampingan jumlah buruh. Secara perlahan diadakan lay off , mulai dari buruh yang tidak memiliki kemampuan (skill) yang memadai. Ada banyak model untuk memutuskan hubungan kerja ini, tapi yang penting adalah buruh-buruh itu tiba-tiba mendapati dirinya sebagai kelompok yang tidak dikehendaki lagi! Mereka merasa bahwa mereka bukan “tuan” di negara mereka seperti dulu lagi.
Pada waktu yang bersamaan muncul perusahaan swasta (seperti yang telah kita bahas) yang mempunyai sistem manajemen yang berbeda dari perusahaan milik negara. Termasuk di sini perusahaan swasta asing. Dari sistem rekrutmen, sistem penggajian, hingga sistem pensiun, sangat berbeda. Di sini sebenarnya letak titik perubahan besar bagi kehidupan buruh karena di perusahaan-perusahaan ini para buruh diperlakukan tidak sebagai tuan, tetapi sebagai buruh. Mereka harus tunduk kepada hukum pasar tenaga kerja!
Maka di Cina sejak 10 tahun terakhir ini ada situasi tenaga kerja yang tidak berbeda dari situasi di negara-negara kapitalis lain di dunia. Para pekerja atau buruh itu tidak mendapat posisi terhormat lagi seperti pada masa Mao dulu. Semua pencari kerja harus masuk dalam “pasar tenaga kerja,” bersaing satu dengan yang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan, tidak dapat menikmati “job security” karena sekarang diterapkan juga sistem buruh kontrak. Yang lebih buruk lagi, banyak buruh yang diperlakukan secara tidak manusiawi karena tempat kerja yang buruk.
Di Cina memang ada UU Tenaga Kerja, yang melindungi hak-hak buruh. Juga ada “Serikat Buruh” yang memperjuangkan hak-hak buruh. Tetapi semua itu tidak dihiraukan oleh para majikan yang kini mempunyai kekuasaan yang lebih besar daripada buruh. Mereka hanya menganut prinsip bagaimana meningkatkan keuntungan (profit). Karena buruh hanya diperlakukan sebagai faktor produksi, sementara faktor produksi lain tidak bisa ditekan, maka gaji buruh yang ditekan serendah-rendahnya. Sementara itu di Cina tersedia lautan tenaga kerja. Dengan demikian, sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, majikan memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Kalau buruh menuntut gaji yang tinggi, dia bisa digantikan dengan buruh yang mau menerima gaji yang lebih rendah.
Di mana posisi negara? Negara tidak terlalu peduli dengan buruh, karena sudah merasa cukup setelah membuat UU Tenaga Kerja. Majikan kini yang berkuasa.

Membela Pasar, Melawan Negara

PERTEMUAN VI

Jaman ini adalah “jaman globalisasi” yang ditandai dengan hubungan yang tak putus antar individu dan individu, entah di belahan dunia manapun. Penyebab utamanya adalah kemajuan di bidang teknologi komunikasi. Kalau pada masa sekitar 20 tahun yang lalu, hubungan antar individu paling cepat dihubungkan lewat mesin telpon, kini hubungan itu dapat terjadi lewat berbagai macam moda. Tiga yang menonjol adalah facsimile, e-mail, SMS.
Cina dan masyarakatnya tidaklah terluput dari kemajuan ini. Telpon dan telegram telah dikenal di Cina sejak seratus tahun yang lain. Telpon wireless dengan cepat memasuki Cina dan menjadi alat komunikasi populer. Tentu saja ini diikuti dengan pemakaian ‘SMS’ (duanxin) secara meluas. Terakhir kemajuan di bidang internet. Baru pada tahun 1995 Cina memasuki moda komunikasi paling mutakhir. Pada waktu itu hanya ada 3000 orang di Cina yang mempunyai akses ke internet, dalam waktu empat bulan, Juli 1995, jumlah itu telah mencapai 40.000! Sepuluh tahun kemudian angka ini telah mencapai 500 kali lipat.
Popularitas internet di Cina yang mengagumkan ini tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan akan komunikasi di kalangan masyarakat sendiri. Internet menawarkan berbagai macam kemudahan untuk berkomunikasi menarik masyarakat Cina, terutama orang muda (di bawah 40). Lewat internet mereka dapat berkomunikasi satu sama lain di dalam negeri dan sekaligus juga dengan mereka yang di luar negeri. Kecuali itu, lewat internet pula – World Wide Web – mereka dapat menemukan informasi dalam jumlah yang tak terbatas. Yang terakhir ini tentu saja merupakan hal yang amat vital bagi para pelaku bisnis.
Di Cina Internet Café berkembangan sangat pesat. Mula-mula muncul di Beijing pada tahun 1996, Internet Café muncul di berbagai kota besar maupun kecil di seluruh Cina. Menurut laporan, pada akhir 1998, hanya sekitar 3 persen pemakai internet pergi ke Internet Café. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga menjadi seperenam dari netter di seluruh Cina. Di Beijing sendiri pada tahun 2004 tercatat lebih dari 2400 Internet Café. (Zhou, 139)
Kebutuhan meningkat akan internet ini segera ditangkap oleh para pelaku bisnis. Perusahaan telekomunikasi dengan cepat mengadakan investasi dan berlomba-lomba untuk mendapatkan pelanggan. Misalnya, China Telecom menawarkan cara gampang untuk mendapatkan akses internet. “Cukup telpon 163” begitu pesannya. Setiap orang dapat log on ke Internet dengan menelpon 163, lalu menggunakan 163 sebagai username maupun password. Biaya akan muncul bersama tagihan telpon bulanan. Konon Cina adalah tempat paling gampang di dunia untuk mendapatkan Internet.
Dengan demikian muncullah hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan pelaku bisnis. Di Cina benar-benar terjadi boom di bidang telekomunikasi. Yang menarik adalah bahwa ledakan ini itdak terlepas dari usaha Pemerintah sendiri untuk memacu perkembangan di bidang TI. Dengan ijin Pemerintah usaha mengembangkan teknologi informasi ini sudah dirintis sejak tahun 1986, makin lama makin maju dan makin maju. Pemerintah bahkan memberikan dana untuk mengembangkan infrastruktur, dan juga perangkat hukumnya. Cina memang nampak amat bergairah dalam mengembangkan TI ini.
Namun, pada waktu yang bersamaan, juga jelas bahwa Pemerintah Cina menjadi “ancaman” bagi para pengguna Internet. Demi alasan “keamanan” Pemerintah Cina menjalankan kontrol atas Internet. Maka sering terjadi penutupan Internet Café yang dianggap telah melanggar peraturan dan undang-undang. Yang lebih menakutkan lagi adalah kontrol atas aliran dalam internet dengan memblokir situs-situs atau pesan-pesan yang dianggap membahayakan kemanan negara. Kata “demokrasi,” “hak-hak asasi manusia,” dan “Falungong,” yang termuat dalam situs atau e-mail, pasti akan tersaring.
Yang langsung terkena imbas dari kebijakan ini adalah kaum intelektual yang membicarakan pokok-pokok tersebut. Internet merupakan space yang sangat cocok bagi intelektual untuk mendiskusikan banyak pokok sehubungan dengan keadaan negara, baik dengan sesama intelektual di dalam Cina maupun mereka yang di luar Cina. Hal ini terasa semakin mendesak ketika media cetak di Cina seluruhnya ada dalam kontrol Pemerintah. Lewat internet itu saja para intelektual di Cina dapat menemukan kebebasannya untuk berpendapat. Namun, dengan kontrol ketat atas Internet, mereka juga kehilangan ruang kebebasan ini.
Dalam hal ini nampak bahwa masyarakat merasa tertindas oleh negara. Meski demikian “pasar” juga tidak dapat menolong masyarakat untuk menemukan kebebasannya itu. Persaingan antar provider, umpamanya, semestinya dapat menimbulkan mekanisme kontrolsendiri. Hal ini tidak terjadi sebab provider – juga yang berstatus MNC – malah tunduk kepada regulasi negara. Persaingan malah terjadi sejauh mana mereka bisa “merayu” negara.

Hidup dalam Masyarakat Pasar

Dipakainya sistem pasar sebenarnya hanya dimaksud untuk memperlancar perekonomian. Dengan sistem pasar para pengusaha akan senang dan konsumen akan bahagia karena mereka semua diuntungkan. Secara keseluruhan, seluruh negeri akan makmur dan sejahtera. Namun ada satu hal yang dilupakan, yaitu dampak dari sistem pasar pada kehidupan individu. Sistem pasar pada prinsipnya diletakkan atas dasar uang. Segala sesuatu bisa diperoleh siapapun asalkan dia mempunyai uang.
Dari sini orang dengan mudah menarik konsekuensi lain, yaitu mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan barang-barang yang dia kehendaki. Di satu pihak, hal ini menimbulkan semangat orang untuk bekerja, bahkan bekerja keras. Uang yang diperoleh sebagai gaji atau bonus merupakan “insentif” baginya untuk bekerja giat. Di lain pihak, keinginan untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya ini juga menimbulkan berbagai perilaku a-sosial, termasuk korupsi.
Namun yang lebih sering disoroti oleh para sosiolog adalah gejala yang disebut “komodifikasi” yaitu menjadikan segala sesuatu menjadi komoditas atau barang jualan. Sebelum munculnya sistem pasar, hanya sebagian kecil barang saja yang dijadikan komoditas. Sebagian besar barang yang lain dapat diperoleh tanpa membayar, secara cuma-cuma, atas dasar hubungan kekerabatan atau hubungan persahabatan, bahkan hubungan hidup bersama sebagai satu suku. (Karl Polanyi) Karenanya orang tidak terlalu pusing memikirkan uang, kalau dia memerlukan sebuah barang atau memerlukan bantuan.
Sistem pasar mengubah semuanya itu. Karena uang hanya diperoleh lewat jual-beli komoditas, maka orang berpikir keras bagaimana mengubah apa yang ada pada dirinya menjadi komoditas. Dengan kata lain, segala sesuatu “ada harganya.” Hal ini menyebabkan banyak barang yang pada masa lampau dapat “diminta” begitu saja, kini harus dibayar dengan uang. Tidak ada lagi “minta” dari sahabat atau tetangga, semua harus pakai uang. Bantuan tenaga yang dulu begitu mudah diberikan kepada tetangga, sekarang harus dibayar dengan uang. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris yang terkenal: “There is no free lunch.”
Pada akhirnya, sistem pasar dengan uang itu mengubah hubungan antar individu dalam masyarakat. Setiap individu menjadi pedagang, dan setiap individu menjadi pembeli! Hilanglah semangat bantu-membantu, gotong-royong, juga semangat solidaritas. Orang cenderung untuk “menghitung” berapa ongkos yang telah dia keluarkan, atau berapa biaya yang harus dia bayarkan. Malah lebih kejam lagi, semua adalah pesaing atau kompetitor. Setiap orang melihat orang lain sebagai kompetitor yang bisa merebut kesempatan bagi dirinya.
Negara tentu saja tidak punya peran dalam semua hiruk-pikuk individu. Tetapi negara tentu saja punya sumbangan bagi terciptanya suasana seperti ini. Ketika negara melepaskan segala kebutuhan masyarakat kepada kekuatan pasar, maka negara benar-benar seperti mencampakkan individu ke tengah lautan persaingan yang kejam. Di masa lampau, ketika negara masih berperan sebagai pembagi benefit masyarakat, negara setidak-tidaknya membangun semangat solider satu sama lain. Di Cina semangat seperti ini sangat ditekankan oleh Mao Zedong dengan seruannya agar orang berani “mengorbankan diri.” Seorang tokoh yang disanjung-sanjung pada waktu itu adalah Lei Feng.
Dengan dimulainya “reformasi” sejak 30 tahun yang lalu, negara Cina benar-benar telah melemparkan warganegaranya ke pasar. Mereka harus berjuang dalam suasana persaingan yang ditandai dengan uang. Cina sekarang memang sedang berubah menjadi “masyarakat pasar” (market society), persis 180 derajat bertentangan dengan yang terjadi pada masa sebelumnya.