Di luar negara, di luar pasar: one-child policy

PERTEMUAN XIII


Kehidupan keluarga - terutama dalam tradisi liberal - dianggap sebagai wilayah yang sakral serta suci. Tidak ada kekuasaan yang boleh atau diijinkan untuk memasukinya. Hal ini menjadi jelas dalam masyarakat yang semakin modern. John Locke (1632-1704) menetapkan "life" sebagai hak warganegara yang tidak boleh dilanggar oleh negara, di samping hak atas "liberty" dan "property."

Pasar sebenarnya juga tidak masuk dalam urusan keluarga. Kalau terjadi jual-beli budak, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran. Manusia bukanlah komoditas seperti barang-barang lainnya, bahkan jual-beli tenaga kerja manusia dilarang tanpa peraturan yang ketat. (Polanyi) Pada masa-masa krisis memang terjadi penjualan anak, tetapi - sekali lagi - itu praktik yang dilarang.

Demikianlah kehidupan keluarga dilindungi dari serbuan negara maupun pasar. Akan tetapi, pada jaman modern pula muncul pandangan bahwa demi ekonomi, negara boleh membuat kebijakan yang mengatur kehidupan keluarga, dalam hal ini jumlah anak. Argumen yang selalu dipakai adalah teori Malthus (abad ke-19) yang mengatakan bahwa jumlah penduduk bertambah dengan deret kali, sementara ketersediaan pangan dengan deret tambah. Negara-negara yang mengejar pertumbuhan ekonomi berusaha keras bahwa jumlah penduduk bertumbuh lebih lambat daripada pertumbuhan ekonomi. Mengapa negara bersemangat mengendalikan penduduk? Karena negara mendapat legitimasinya dari kinerja ekonominya. Jadi, sebetulnya warganegara juga yang menuntut bahwa negara menjalankan kebijakan "pembatasan kelahiran."

Cina merupakan sebuah contoh yang sangat unik dan menarik. Pada tahun 1955 terbit sebuah buku tentang geografi Cina oleh George B. Cressey, berjudul "Land of the 500 million." Penulisnya sendiri meragukan akurasi dari angka ini, tetapi dia menerka angka ini dengan asumsi bahwa sebelum Perang Dunia II ada 450 juta penduduk. Perang dan penyakit, kombinasi telah menelan banyak korban nyawa manusia. Maklum, statistik sensus selama zaman dinasti tidaklah teliti. (Cressey, 4-14)Baru pada tahun 1953, untuk keperluan pemilihan umum diadakan sensus, dan hasilnya adalah angka 582.602.417 jiwa. Angka yang luar biasa besar untuk zaman itu!

Pemerintah Cina pada waktu itu (di bawah Mao) sebenarnya tidak menerapkan teori Malthus. Salah satu pertimbangannya berkaitan dengan perang dan epidemi yang telah memakan berjuta-juta manusia. Mao sendiri sering dikutip mengatakan: "Dari segala sesuatu, yang paling berharga adalah manusia." Tapi, memasuki tahun 1970-an, segera ditemukan bahwa penduduk Cina telah bertambah dengan 250 juta jiwa. Biro sensus pada tahun 1982 sudah mencatat jumlah penduduk Cina mencapai 1 milyar orang.

Pada awal tahun 1980-an itulah dijalankan kebijakan "kelahiran yang terencana" (jihua shengyu), yang de facto berarti tiap keluarga hanya boleh mempunyai satu anak. Target yang ingin dicapai jumlah penduduk antara 1,1 -1,2 milyar pada tahun 2000.

Tentu saja kebijakan baru ini sangat sulit diterapkan karena faktor-faktor kebudayaan. Selama ribuan tahun di Cina telah tertanam pengertian bahwa tiap keluarga harus mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan garis keluarga. Baik di pedesaan maupun di perkotaan, pandangan ini sangat sulit diubah. Orang Cina tidak mudah untuk diyakinkan tentang pentingnya mengurangi jumlah penduduk demi pertumbuhan ekonomi nasional!

Oleh sebab itu terjadilah ketegangan antara negara dan keluarga. Negara dipaksa untuk membuat beberapa konsesi. Misalnya, untuk di wilayah pedesaan, jika anak pertema perempuan, keluarga itu diijinkan mempunyai anak yang kedua. Atau, di daerah-daerah yang didiami oleh kelompok minoritas, mereka diijinkan untuk mempunyai dua orang. Kekecualian seperti ini tentu saja sulit untuk ditaati, juga kalau disertai dengan alat kontrasepsi yang canggih.

Ketegangan berubah menjadi konflik. Negara semakin keras, dan rakyat juga semakin tidak mau mengalah. Pada akhirnya negara memakai cara-cara kekerasn, bahkan sampai memaksa ibu-ibu untuk menggugurkan kandungannya.

Pada saat ini, setelah dijalankan sekitar 20 tahun, para ahli kependudukan memang menemukan angka yang cukup rendah, tetapi sekaligus juga muncul masalah yang tak terduga. Ketika penduduk usia lanjut bertambah (antara lain karena sistem kesehatan yang maju), penduduk usia muda malah berkurang, terjadi ketidakseimbangan. Dieprkirakan tidak cukup penduduk usia muda yang produktif untuk menyangga penduduk usia lanjut. Masalah di Cina memang mirip dengan di Jepang atau Eropa, tetapi di Cina persoalannya adalah bahwa anak tunggal yang dihasilkan itu cenderung untuk individualis, malah juga egois. Hal ini menimbulkan masalah tambahan yang tidak diramalkan sebelumnya, dan sulit untuk dipecahkan.

Cina sekarang sedang mempertimbangkan lagi program "kelahiran terencana" nya itu. Mungkinkah akan dihapus sama sekali?


Bacaan:

Hong Zhang, “From Resisting to ‘Embracing?’ the One-Child Rule: Understanding New Fertility Trends in a Central China Village,” dlm. China Quarterly, No. 192 (2007), hlm. 855-875.