Di luar negara, di luar pasar: Agama

PERTEMUAN XII


Sudah sejak awal berdirinya, PKC telah mengumumkan bahwa agama tidak mendapat tempat di bumi Cina. Tentu ini berkaitan dengan teori Marx yang mengatakan bahwa agama adalah candu bagi masyarakat. Ini berlaku untuk semua agama, Taois, Buddhis, Islam, Protestan, maupun Katolik. Maka sudah pada awal republik, terjadi penangkapan dan pengusiran petugas agama. Pemerintah Cina pada waktu itu (1950-an) mengusir petugas agama dari kalangan Protestan dan Katolik, yang memang terdiri dari orang-orang berkebangsaan asing.

Sejak saat itu hubungan Pemerintah Cina dan agama menjadi tidak harmonis lagi. Pemerintah Cina mengawasi para penganut agama, dan membatasi jumlah "agama resmi" (semuanya ada lima: Taois, Budhis, Islam, Protestan dan Katolik). Tiap-tiap agama diwajibkan untuk membentuk organisasi dan lewat organisasi ini Pemerintah menjalankan pengawasannya. Masa Revolusi Kebudayaan adalah masa paling pahit bagi para penganut agama karena mereka dihina dan dianiaya, dan tempat ibadah mereka dirusak dan diinjak-injak. Baru setelah terjadi "reformasi," Pemerintah Cina juga mengubah pendekatan mereka terhadap agama. Hal ini terlihat terutama dalam kebebasan untuk beribadat, juga subsidi untuk pembangunan tempat-tempat ibadat, bahkan juga pendidikan calon petugas agama.

Agama berbeda dari LSM, juga berbeda dari organisasi-organisasi lainnya. Letaknya bukan "di antara" negara dan pasar, tetapi benar-benar sudah "di luar" negara maupun pasar. Negara bisa merasa terancam oleh organisasi agama, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah tumbuhnya agama. Pasar tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Kalau toh mau dikaitkan, mungkin bisa dikaitkan sedikit lewat tindakan doa mohon hal-hal yang berkaitan dengan pasar. Kalau agama hilang, pasar dan juga negara tidak merasakan sebagai kerugian.


Kalau kembali kepada Negara (= Partai Komunis Cina), agama ditakutkan akan menjadi kekuatan yang dapat merongrong kekuasaannya. Di masa lampau, ada begitu banyak contoh gerakan kaum beragama yang menimbulkan pemberontakan dan perlawanan. Pemberontakan Taiping adalah salah satu contoh yang terakhir dan terbesar. Hong Xiuquan memimpin pemberontakan itu dengan menamakan dirinya "Anak Allah" dan akan mendirikan "Kerajaan Allah." Pemberontakan ini berhasil dipatahkan setelah berlangsung selama 15 tahun (1850-1965), menghabiskan banyak nyawa, dan tentu saja dana. Pemimpin Cina kiranya juga membaca dengan baik apa yang terjadi di Polandia, tempat pemimpin agama Katolik menjadi kekuatan besar dalam melawan pemerintah pada waktu itu. Tanpa dukungan dari pemimpin agama Katolik, Lech Walesa tidak akan mungkin menggalang perlawanan yang masif. Rezim komunis Polandia bertekuk lutut pada tahun 1989, setelah perlawanan yang panjang oleh Lech Walesa dan "Solidarnosc."-nya.

Pemerintah Cina melihat bahwa agama sungguh mempunyai kekuatan tersembunyai yang besar. Sementara agama tidak bisa dicairkan dengan pasar, negara saja yang harus bertindak. Oleh sebab itu persoalan agama dalam rangka studi negara, masyarakat, dan pasar, menjadi sebuah persoalan yang amat rumit. Siapa yang mau membela agama? Negara dan pasar tidak secara langsung berkepentingan. Masyarakat - karena perintah dari negara - dapat mengabaikan negara. Ini nampak dalam kasus Falun Gong.

Antara Negara dan Pasar: Pemilihan di desa

PERTEMUAN XI

Pada pertemuan sebelumnya telah kita lihat bagaimana muncul “space” (ruang) bagi berbagai asosiasi di Cina. Meskipun asosiasi-asosiasi masih harus “guakao” dengan lembaga pemerintah, hal itu sudah memperlihatkan kemajuan besar dalam hal terbukanya ruang bagi aneka kegiatan di luar “negara” dan “pasar.” Meski demikian, orang bisa bertanya bagaimana kalau orang mengadakan kegiatan politik. Apakah warga negara Cina bebas untuk menentukan diri sendiri di bidang politik? Misalnya, apakah warga negara Cina dapat memilih sendiri pemimpin mereka?

Pertanyaan di atas sebenarnya adalah pertanyaan terlarang. Menurut teori standar rejim komunis, tidak dikenal sistem pemilihan umum secara demokratis karena demokrasi adalah produk politik kaum kapitalis. Maka dirancan model pemilihan, yang “lebih sesuai dengan kaum proletar.” Ini mereka sebut “sentralisme demokratis.” Rakyat memilih, tetapi Partai Komunis yang menentukan kandidat. Sistem pemilihan umum seperti yang dilakukan di negara-negara demokratis tidaklah dikenal di Cina. Marx sendiri mengritik demokrasi sebagai alat kaum borjuis.

Namun, di Cina terjadi pemilihan umum, bukan secara nasional, tetapi pada tingkat lokal. Ketika komune sudah dibubarkan, tidak ada lagi sebuah struktur administratif yang menaungi desa (cun). Xiang adalah struktur administratif terbawah, dan ini terdiri dari beberapa desa. Tapi dalam desa-desa inilah sebenarnya terjadi semua perubahan sosial yang amat besar sebagai akibat dari reformasi ekonomi. Seperti telah kita bahas, petani mengenyam kebebasan yang hilang selama masa Mao. Dinamika ini membuat petani sadar akan hak-haknya, termasuk di antaranya hak untuk memilih pemimpinnya sendiri.

Gejala ini ditangkap oleh pemimpin Cina yang berhaluan reformis. Pada tahun 1987 disahkan sebuah undang-undang yang memungkinkan didirikannya sebuah organisasi massa di pedesaan. Organisasi ini memiliki otonomi untuk memilih pemimpinnya sendiri. Inilah yang disebut “Komite Warga Desa” atau Cunmin Weiyuanhui. Untuk pertama kalinya para petani Cina – setelah berabad-abad – dapat memilih sendiri kepala desanya.

Masih ada masalah. Meskipun para petani dapat memilih sendiri pemimpinnya, di desa masih ada yang disebut “dang zhibu” atau “partai cabang” yang dipimpin oleh seorang sekretaris partai (shuji). Kembali ke teori standar rejim komunis, partai tidak boleh di bawah siapapun. Maka terjadilah konflik kekuasaan antara sang sekretaris partai dan kepala desa. Konflik ini mudah diatasi jika si kepala desa adalah seorang anggota partai, yaitu dengan mengangkatnya menjadi “wakil sekretaris partai.” Tapi, jika yang terpilih menjadi kepala desa adalah seorang yang bukan anggota partai, maka konflik itu bisa berkepanjangan.

Tidak ada penyelesaian seragam di seluruh wilayah Cina atas konflik itu. Semuanya tergantung pada keadaan desa (miskin atau kaya, dikuasai oleh clan atau tidak, dekat atau jauh dari kota, komposisi penduduk, dsb.) Perubahan besar di wilayah pedesaan ini, tempat berdiam 80 persen penduduk Cina, sungguh menarik. Para petani memperoleh kembali “space” bagi gerak mereka untuk mengungkapkan preferensi mereka dalam hal pemimpin politik. Maka, hal ini barangkali dapat dikatakan sebuah “benih” munculnya civil society.

Pemerintah Cina memang berjanji bahwa pemilihan umum ini akan “dinaikkan” ke tingkat-tingkat di atasnya. Jadi, sesudah cun, akan diadakan pemilihan di tingkat xiang. Setelah itu disusul di tingkat xian, lalu sheng, dan kemudian di tingkat nasional. Dapatkah dikatakan proses ini disebut “demokratisasi dari bawah” dan Cina memilihnya sebagai sebuah proses yang khas Cina?

Antara Pasar dan Negara: Asosiasi suka-rela

PERTEMUAN X

Kita telah melihat mereka yang terhempas dalam laga pasar: ada yang bisa berdiri sendiri, ada yang minta tolong negara. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada yang di luar “negara” dan “pasar” itu? Inilah wilayah yang sering oleh para sosiolog dinamakan “civil society.” Cohen dan Arato, misalnya, mendefinisikan civil society sebagai ‘a sphere of social interaction between economy and state, composed above all of the intimate sphere (especially the family), the sphere of associations (especially voluntary associations), social movements, and forms of public communication’ (Cohen dan Arato, 1992: 440-442)

Konsep civil society ini sangat penting untuk memahami dinamika hubungan antara negara dan masyarakat. Ketika negara sangat kuat, apakah civil society dapat bertahan? Apakah negara dapat menerobos keluarga, menghambat berdirinya asosiasi-asosiasi, mencegah gerakan sosial? Demikian pula ketika negara lemah. Apakah civil society juga masih mempertahankan integritasnya? Dalam hal yang terakhir ini apakah civil society tidak dicengkeram oleh pasar? Jadi, yang diperjuangkan oleh civil society adalah sebuah “ruang” tempat ia boleh berkembang, tidak terganggu oleh logika yang dianut negara atau yang dianut oleh pasar.

Tentang Cina, tidak semua orang sependapat bahwa konsep civil society dapat dipakai. Misalnya, Elizabeth Perry berpendapat karena sedemikian berkuasanya negara, yang dapat memasuki semua sisi kehidupan individu, tidak ada gunanya memakai konsep itu. Namun, seiring dengan dijalankannya reformasi, konsep itu perlu dihidupkan lagi. Negara memang masih berkuasa, tetapi negara semakin menyerahkan kekuasaan koordinasi masyarakat kepada pasar. Karena sistem pasar di Cina makin lama makin menjangkau banyak sektor kegiatan manusia, konsep civil society akan berguna untuk meneropong masyarakat Cina saat ini.

Pada pertemuan kali ini akan dibicarakan asosiasi-asosiasi yang tumbuh di Cina sejak dicanangkannya reformasi. Tentu ini suatu hal yang baru sama sekali karena di masa lampau semua organisasi dilarang kecuali yang ada di bawah naungan PKC atau disetujui oleh PKC. Contoh untuk kelompok pertama adalah Liga Pemuda Komunis, Serikat Buruh Seluruh Cina, Federasi Kaum Perempuan Cina. Contoh untuk kelompok kedua adalah yang disebut “partai-partai demokratis” (seluruhnya berjumlah delapan). Rakyat Cina yang berusaha mendirikan organisasi di luar itu, pasti akan dihadapi oleh alat kemanan negara. Maka selama masa pemerintahan Mao tidak terdengar adanya perkumpulan, organisasi atau club yang ada di luar kontrol Partai.

Setelah reformasi keadaan itu berubah perlahan-lahan. Sulit untuk mengendalikan rakyat Cina yang, setelah dilonggarkannya sistem hukou, bebas bergerak ke mana saja, dan setelah diterapkannya sistem pasar, bebas mengadakan transaksi dengan siapa saja. Mobilitas penduduk semakin tinggi, dan dengan demikian otonomi individu juga makin tinggi. Semua ini merupakan benih matang bagi munculnya individu-individu yang menikmati kebebasannya, termasuk kebebasan untuk mendirikan perkumupulan.

Individu-individu ini memang belum seratus persen bebas karena negara masih mampu mengekang kebebasan mereka. Namun ini tidak berarti bahwa mereka terkekang dan tak bergerak. Mereka menemukan aneka cara dan strategi untuk mencapai tujuannya yaitu mendirikan asosiasi. Ternyata ada “lubang-lubang” dalam hukum dan peraturan di Cina yang memungkinkan untuk itu. Inilah yang mereka manfaatkan.

Melawan Pasar, Berlindung Kepada Negara : Jaminan Sosial

Pertemuan IX


Jaminan untuk mendapat pekerjaan dan bebas dari pekerjaan yang eksploitatif barulah satu dari dua cita-cita yang diusung oleh Partai Komunis Cina. Cita-cita kedua yang ingin diberikan kepada rakyat Cina setelah kemenangannya pada 1949 adalah kesejahteraan sosial. Ini berarti bahwa rakyat Cina akan mendapat bantuan dari negara untuk mengisi kebutuhan mereka: tempat tinggal, kesehatan, pendidikan anak-anak, jaminan hari tua. Di samping itu, masih ada bantuan lain lagi dari negara, yaitu listrik, air, transportasi umum.

Pemerintah Cina memfokuskan hal ini bagi penduduk di kota-kota. Bagi penduduk di desa, kebutuhan itu dipenuhi dengan cara bekerja sama, gotong royong, ada di dalam komune. Oleh sebab itu persoalan "kesejahteraan sosial" menjadi sesuatu yang khas di kota. Para wali kota tidak bisa tidak disibukkan oleh pertanyaan bagaimana mengurus kesejahteraan sosial penduduknya.

Dalam sebuah sistem ekonomi yang terencana secara terpusat (centrally planned economy) ala rezim komunis Pemerintah Pusat menyusun rencana untuk kesejahteraan sosial ini dengan mengerahkan semua perusahaan milik negara. Pemerintah daerah menerima rencana ini dan melaksanakannya sesuai dengan rencana itu. Harap diingat bahwa perusahaan milik negara itu tersebar di seluruh negeri, ada yang milik pemerintah pusat dan ada yang milik pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten). Perencanaan ini memang membutuhkan sebuah kerja sama yang luar biasa, yang dijalankan oleh sebuah birokrasi yang amat besar. Ada pembagian kerja antara Pemerintah Pusat dan pemerintah-pemerintah daerah, tetapi pada dasarnya Pemerintah Pusat yang memegang kendali atas semua rencana.

Ketika reformasi atas perusahaan milik negara dilaksanakan sejak tahun 1979, kecuali masalah tenaga kerja, yang segera mengemuka adalah masalah jaminan kesejahteraan sosial ini. Seandainya buruh itu tidak mengalami pemutusan hubungan kerja, tidaklah berarti bahwa dia akan terus menikmati jaminan kesejahteraan sosial yang telah dikenyamnya. Pekerjaan dan jaminan sosial adalah dua hal yang kelihatannya satu, tetapi merupakan dua hal yang bisa dipisahkan.

Siapa yang akan membiayai jaminan sosial? Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah? Bagaimana pembagian ini akan dilaksanakan? Prosentase lebih banyak kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah?

Setelah reformasi 1978, Pemerintah Pusat pada prinsipnya telah mengadakan desentralisasi sehingga banyak keputusan diambil oleh pemerintah daerah. Penyediaan jaminan sosial juga mengalami desentralisasi. Meski demikian Pemerintah Pusat tidak bisa begitu saja mau melepaskan seluruh urusan jaminan sosial kepada pemerintah daerah, pertama karena tanggung-jawabnya, dan kedua karena pemerintah daerah tidak mau menanggung beban itu.

Jalan tengah adalah dengan memasukkan unsur pengusaha swasta. Di banyak negara Barat, beberapa urusan yang disebut di atas diambil oper oleh perusahaan asuransi. Dengan demikian "negara" dibebaskan dari urusan jaminan sosial (kesehatan, pensiun hari tua). Cina juga memperkenalkan hal ini untuk beberapa sektor. Tapi di sini muncul persoalan yang khas masyarakat sistem pasar. Perusahaan-perusahaan itu mau mengambil untung dari jasa yang diberikan.

Apa yang dapat dilakukan oleh rakyat? Tentu saja meminta bantuan kepada negara, tetapi "negara" yang mana? Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah? Inilah yang membuat seluruh urusan jaminan sosial menjadi amat rumit, dan ditambah rumit oleh pengusaha swasta (juga yang semi-swasta) yang berkolusi dengan negara.

Sejauh Cina masih mengaku sebagai negara "sosialis," negara Cina tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya untuk menyediakan jaminan sosial. Ketegangan ini terus membayangi Pemerintah Cina saat ini, dan banyak cara masih terus dicari untuk tetap mempertahankan ciri sosialis, tetapi juga memasukkan sektor swasta.