Salam!
Saturday, September 27, 2008
Chinese unhappier in 2008
Only 19.21 percent of those surveyed rated themselves happier than last year while 46.42 percent said they were less happy. In 2007, the equivalent scores were 22.7 percent and 39.2 percent.
Happiness affected by big events
According to the poll, only one in five Chinese are happy with their lives overall. Those surveyed cited the stock market slump, natural disasters, soaring house prices and inflation as major causes of unhappiness.
Xing Zhanjun of the Chinese Academy of Social Sciences, said people's feelings of happiness are closely connected with major policy shifts and big events.
But people remain optimistic about the future. 54.8 percent said they would probably get happier, and 15 percent said they were certain of future happiness. Only 18 percent believed they would not be happier in future.
Happiness is related to income
47.22 percent believe a good income will bring them happiness, while 32.39 percent said they are depressed because their income is too low. The survey shows people who earn more tend to be happier, said Xing.
Only 21 percent of respondents are happy with their job, while 43 percent are dissatisfied.
Nearly a third, 31.24 percent, identified the gap between rich and poor as the most important social cause of unhappiness while 24.1 pointed to the failings of the social security system.
A happy family seen as crucial
35.24 percent said a happy family was the most important source of happiness.
44.3 percent said they are satisfied with their family lives, but 23.7 percent said they are unhappy or rather unhappy.
There is a striking difference between the sexes however. Single women are happier than married women, while married men are happier than single men. Experts say this reflects the unequal burdens still being heaped on married women.
Civil servants seen as happiest
50.67 percent of those polled rated civil servants the happiest social group, on grounds of their stable income, better welfare provision and future prospects.
Lawyers are the unhappiest occupational group despite their high incomes. Most lawyers said they felt pressured and did not enjoy their work.
Xiaokang Magazine and Sina.com polled 9,616 people in September 2008.
(China.org.cn by Yang Xi, September 27, 2008)
http://www.china.org.cn/china/national/2008-09/27/content_16544420.htm
Saturday, September 20, 2008
Yang Terlempar dalam Pasar: Buruh

Pertemuan IV
Begitu komune dibubarkan pada awal tahun 1980-an, terjadilah surplus tenaga kerja di pedesaan. Memang di pedesaan petani masih menggarap lahan mereka, juga mengerjakan perusahaan desa (xiang-zhen qiye), namun jelas juga bahwa tidak semuanya terserap. Satu per satu mereka meninggalkan pedesaaan pergi ke kota-kota, besar maupun kecil. Mula-mula hanya pada saat tidak menanam, kemudian untuk jangka panjang mereka meninggalkan rumah dan desa mereka.
Para petani yang pindah ke kota ini bisa memilih, bekerja di perusahaan swasta asing atau di perusahaan swasta domestik. Perusahaan milik negara masih mempertahankan buruh yang ada, walaupun makin lama makin banyak yang melepaskan buruh mereka yang dianggap tidak produktif. Para pencari kerja yang semuanya mantan petani ini pada umumnya masuk dalam perusahaan-perusahaan manufaktur, sebagian besar di sektor TFT. Tapi cukup banyak pula yang masuk dalam konstruksi (gedung, jalan raya, jembatan, dsb.).
Dari bekerja di kota itu, mereka mendapatkan penghasilan yang dibawanya kembali ke desa. Model ini tentu saja sangat menggiurkan bagi banyak petani. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sejumlah besar petani meninggalkan sawah mereka. Mereka pergi ke kota untuk, dalam istilah sehari-hari mereka, da gong! Mula-mula yang muda dan laki-laki, kemudian juga yang perempuan.
Bagaimana dengan hukou? Sejak tahun 1950-an Pemerintah Cina menerapkan sistem kontrol tempat tinggal yang disebut hukou, sedemikian rupa sehingga mereka yang mengantongi hukou petani tidak diijinkan pergi ke kota, juga tidak tinggal menetap di kota. Peraturan ini dijalankan dengan amat ketat sepanjang masa pemerintahan Mao Zedong. Namun seiring dengan bubarnya komune, dan seiring dengan melimpahnya tenaga kerja di pedesaan, aturan hukou pun dilanggar. Pada dasarnya tidak mungkin mempertahankan hukou secara ketat ketika terjadi gelombang besar urbanisasi seperti itu. Dinding pertahanan hukou pun jebol! Diperkirakan sekitar 200 juta tenaga kerja mengalir ke wilayah perkotaan. Walaupun tidak dinyatakan batal secara resmi, peraturan tentang hukou diam-diam telah ditiadakan atau dimodifikasikan.
Dari sudut ini para petani dapat dikatakan telah mengalahkan negara! Tetapi kemenangan atas negara ini tiba-tiba terasa hambar karena para petani itu segera terperangkap masuk dalam "pasar." Ketika mereka masih hidup dalam komune, mereka tidak perlu mencari kerja, dan tidak perlu bersaing dalam mencari kerja. Setelah mereka sendiri terjun dalam "pasar tenaga kerja," baru mereka menyadari bahwa mencari kerja itu tidak mudah. Tidak setiap tempat kerja akan menyambut mereka. Seandainya pun mereka menemukan tempat kerja, mereka segera menemukan bahwa gaji mereka tidak sama dengan teman-teman mereka. Ada yang bergaji tinggi, ada yang bergaji rendah. Mereka harus mengadakan tawar-menawar dengan sang calon majikan.
Proses tawar-menawar inilah yang bisa berjalan pendek dan sederhana, tapi juga bisa berjalan panjang dan melelahkan. Ketika yang terjadi adalah yang kedua, para petani itu menjadi tidak sabar. Mereka pun biasanya menyerah, dan setuju dengan bayaran yang rendah. Maklum, di Cina pada waktu itu belumlah dikenal sistem "upah minimum." Pasar tenaga kerja benar-benar bekerja menurut hukum penawaran dan permintaan. Seperti yang terjadi di Inggris pada Abad XIX, para pekerja pada umumnya tidak memiliki posisi tawar yang tinggi. Misalnya, keterampilan (skill). Dengan bekal pendidikan yang ala kadarnya (SD, maksimum SMP), para pencari kerja itu menjadi unskilled labour yang tidak bisa menerima gaji yang tinggi.
Seperti di tempat lain di dunia, para pencari kerja dari pedesaan rentan menjadi korban pemerasan. Mereka dipaksa bekerja selama lebih dari delapan jam, bisa sampai 14 jam tanpa berhenti. Banyak di antara mereka yang harus bekerja di tempat yang sempit, pengap, dan kotor. Merekapun menjadi korban penipuan. Banyak sekali kisah bagaimana para pekerja itu tidak menerima gaji mereka selama tiga bulan, bahkan enam bulan. Bahkan ada juga kasus perusahaan yang mengontrak mereka menghilang. Ini bisa terjadi dalam proyek pembangunan jalan raya. Dalam keadaan seperti ini, para pekerja ini dibuat tak berkutik. Ketika mereka melapor, polisi biasanya akan menanyakan status hukou mereka. Begitu diketahui bahwa mereka bukan pemegang hukou kota, polisi pun tidak mau ambil pusing.
Untuk mengatasi tekanan ini, para pencari kerja ini cenderung untuk berkelompok sesuai dengan daerah asal mereka. Maka di sekitar kota besar (Beijing, Guangzhou, Shanghai), muncul kantong-kantong hunian atas dasar desa asal. Jadi, ada Zhejiang cun, Henan cun, Hubei cun, dsb. Di situ para pekerja dapat berbicara bahasa daerah mereka, menikmati masakan daerah mreka, dan lebih penting saling memberi dukungan moral di saat-saat sulit. Kantong-kantong ini bertebaran di luar kota, yang dikelolah oleh mereka sendiri. Pemerintah Kota tidak ikut campur dalam urusan mereka. Di satu pihak, hal ini menguntungkan mereka, tapi di lain pihak, hal ini membawa konsekuensi yang amat berat. Yang paling gawat adalah soal perawatan kesehatan. Tanpa hukou kota mereka tidak mungkin mendapat pelayanan kesehatan di kota.
Sunday, September 14, 2008
Yang Dilemparkan ke Pasar: Pengusaha Swasta
PERTEMUAN III
“Pasar” bukan “negara” karena ciri khasnya yang bisa mengatur dirinya sendiri (self-regulating). Setiap transaksi pasar terjadi sesuai dengan proses tawar-menawar lewat persetujuan antara si penjual dan pembeli. Si penjual berhadapan langsung dengan si pembeli, dan setuju dengan harga yang sudah disepakati. Dengan demikian terjadi tukar-menukar (exchange). Negara tidak ikut campur dalam proses ini. 
Inilah yang terjadi ketika Cina mengijinkan petani dan pengusaha rumahan di kota untuk masuk dalam mekanisme pasar. Tentu saja ini sebuah peristiwa amat besar. Segala sesuatu dapat terjadi secara bebas tanpa melibatkan negara. Beli baju, misalnya: apa warnanya, berapa jumlahnya, semua itu diatur oleh individu sendiri. Ini berlaku untuk barang-barang kecil dan sederhana, hingga barang-barang besar dan canggih. Oleh sebab itu, terjadinya pasar juga tidak usah disuruh atau diperintahka oleh negara. Begitu negara tidak lagi campur tangan, individu – seakan-akan dengan instingnya – dapat langsung terjun dalam transaksi pasar. Apalagi selama berabad-abad sebelumnya Cina telah mengenal sistem pasar!
Dalam sistem pasar orang mungkin saja orang tidak puas, mungkin saja orang tertipu. Dalam banyak contoh para pembeli benar-benar dirugikan secara besar-besaran. Misalnya, si pembeli mendapatkan barang yang rendah mutunya, sehingga mudah rusak. Dalam keadaan inipun negara tidak akan campur tangan secara langsung. Albert Hirschman, dalam bukunya Exit, Voice and Loyalty (1971) mengatakan bahwa si pembeli atau konsumen mempunyai tiga pilihan sikap. Kalau dia tidak puas atas sebuah produk, maka dia bisa memutuskan untuk tidak membeli lagi (exit). Kemungkinan kedua, karena produk itu sudah lama terkenal, dia akan menulis surat kepada perusahaan yang bersangkutan, mengungkapkan kekecewaannya (voice). Biasanya, orang akan menunggu dan melihat apakah ada perubahan mutu produk itu. Ia bersabar dan tidak buru-buru exit, bahkan juga tidak voice. Kelompok ketiga ini mengambil sikap yang disebut oleh Hirschman “loyalty.” Tapi jika pada suatu titik tertentu tidak ada perubahan, orang ketiga ini biasanya juga akan berhenti membeli produk itu (exit).
Dengan kata lain, mekanisme pasar dapat berfungsi juga sebagai sistem kontrol. Negara memang akan sewaktu-waktu akan mengadakan kontrol, tetapi pasar sendiri sudah mampu berfungsi tanpa negara. Dengan tiga kemungkinan sikap – exit, voice, loyalty – pengusaha tahu bahwa ia tidak boleh bekerja seenaknya. Sebaliknya, konsumen menjalankan semua itu tanpa disuruh oleh negara. Begitu sebuah makanan terasa tidak enak, ia tidak akan kembali ke restoran itu. Mungkin ia akan memberi tahu orang lain, dan orang ini memberi tahu orang lain lagi. Pembeli dan konsumen pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk membangkrutkan sebuah perusahaan.
Bagi pengusaha sistem pasar bukanlah keadaan yang dicita-citakan karena risiko yang tinggi itu. Mereka dipaksa bekerja keras supaya tidak ditinggalkan oleh konsumennya. Perusahaan lebih suka dengan situasi yang disebut “monopoli” atau “kartel.” Kalau seluruh negara membeli barang dari satu perusahaan, maka perusahaan itu sudah menguasai monopoli. Berapapun harga dan betapapun kualitasnya, konsumen akan membelinya. Di Indonesia ini terjadi dengan pelayanan kereta api, juga di Cina. Kemungkinan lain, ada dua atau perusahaan lain yang memproduksi barang yang sama. Daripada susah-susah, memeras keringat, lebih baik mereka bersepakat untuk menetapkan harga yang disetujui bersama. Konsumen juga tidak bisa protes! Inilah praktik kartel, yang dijalankan oleh OPEC di tingkat dunia.
Kalau bisa menjalankan monopoli atau kartel, mengapa harus bekerja keras? Nah, tugas negara adalah mencegah terjadinya monopoli atau kartel ini. Pada titik ini negara memang campur tangan. Namun, pengusaha tetap saja – entah bagaimana caranya – tahu bagaiman menyiasatinya. Ketika angin reformasi ditiupkan di Cina, mula-mula para pengusaha itu sangat bersemangat untuk bekerja keras, siang dan malam. Lambat-laun mereka merasa betapa sulitnya menjadi pengusaha yang tidak dibantu oleh negara. Celakanya lagi, di Cina mereka harus bersaing dengan perusahaan milik negara (yang berjumlah sekitar 100-an), dan juga dengan perusahaan swasta asing yang datang dari luar-negeri.
Para pengusaha swasta di Cina, kecuali harus mengatasi hambatan yang datang dari kegiatan ekonomi, juga harus bertatapan dengan stigma sosial. Selama jangka waktu yang cukup panjang (30 tahun), pengusaha swasta diejek, diolok-olok, bahkan dihukum karena menjalankan kegiatan yang bersifat “kapitalis.” Mereka dimasukkan dalam kategori “musuh rakyat.” Pandangan seperti ini tertancap dalam-dalam, bahkan juga setelah reformasi diumumkan. Hal ini tidak hanya bertahan di kalangan rakyat sendiri, tetapi juga di kalangan pemimpin. Dengan demikian, pengusaha swasta sering merasakan beban yang bertumpuk-tumpuk. Stigma sosial sulit sekali hilang.
Namun keuletan pengusaha swasta di Cina sungguh luar biasa. Ketika mereka mengalami hambatan untuk mendapatkan kredit dari bank-bank pemerintah, mereka mencari jalan bagaimana bisa memperolehnya di Hong Kong. Ketika mereka mengalami hambatan birokrasi, mereka mencari jalan-jalan bagaimana dapat menyusupi birokrasi itu! Pada ujung yang paling ekstrim tentu saja banyak dari mereka yang melakukan tindakan ilegal. (Ini sebabnya oleh Konfusius, para saudagar diletakkan di tangga sosial yang paling rendah)
Ini mungkin salah satu sebab mengapa jumlah pengusaha swasta di Cina tidak bertumbuh dengan cepat. Menurut sebuah laporan resmi, pada pertengahan tahun 2004, di Cina terdapat 3,44 juta pengusaha swasta, dan pada akhir tahun jumlah itu naik sedikit menjadi 3,8 juta. (Natalia Soebagjo, 2005).
Memang negara sedikit demi sedikit “merangkul” pengusaha swasta. Pada tahun 1998, akhirnya, dibuat amandemen penting pada UUD yang bunyinya: “Negara mengijinkan adanya sektor swasta dalam ekonomi dan berkembang dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang.” Maksudnya, untuk melengkapi, bukannya memperkuat ekonomi sosialis. Pada 1992 setelah Deng Xiaoping mengadakan “nanxun” (perjalanan ke selatan), ditegaskan “ekonomi pasar sosialis” dalam Konggres Partai ke-14. Di situ jelaskan bahwa kepemilikan bersama oleh negara cukup diterapkan pada beberapa sarana produksi. Baru pada lima tahun kemudian, dalam Konggres Partai ke-15 dinyatakan bahwa perekonomian swasta tidak lagi “pelengkap” melainkan “komponen penting” dalam ekonomi Cina. Pada tahun 2001, untuk mengurangi stigma sosial, Partai Komunis Cina mengijinkan mereka untuk masuk menjadi anggota Partai.
Monday, September 8, 2008
Negara mundur, pasar masuk
Selama kurang lebih 30 tahun, negara adalah aktor terpenting di Cina. Segala sesuatu diatur oleh negara, dari lahir sampai mati. Dari soal sandang, pangan, hingga papan. Bahkan juga soal apa yang boleh dipikirkan atau yang tidak boleh dipikirkan! Negara memang mahakuasa. Orang pada waktu itu tidak ada yang memikirkan bahwa negara akan lenyap ataupun akan berkurang kekuasaannya. Tapi itulah yang terjadi mulai dari tahun 1978.
Dalam peristiwa bersejarah, Sidang Pleno III, Komite Sentral XI, Desember 1978, angin reformasi di Cina berhembus, perlahan-lahan tetapi pasti. Artinya, negara perlahan-lahan mengundurkan diri, dan membiarkan pasar bertumbuh besar. Ini paling kentara di pedesaan ketika komune satu per satu bubar, dan petani boleh menanam sesuai dengan keinginannya sendiri lalu menjualnya di pasar. Pasar menentukan harga hasil bumi petani, bukan negara. Ini sebuah perkembangan yang luar-biasa pada waktu itu. Penduduk Cina yang mayoritas ada di pedesaan merayakan hal ini dengan penuh antusiasme. Perkembangan ini merembet ke perkotaan, muncul aktivitas ekonomi keluarga. Mulai dari restoran, salon kecantikan, bengkel sepeda, sampai ke toko kelontong, yang semuanya bukan milik negara. Mereka ini digolongkan "pengusaha swasta."
Demikianlah pasar telah menerobos masuk dalam masyarakat Cina, mulai dari desa sampai ke perkotaan. Sangat menarik bahwa dalam perubahan ini negara terus-menerus memberi ruang dan kesempatan bagi perkembangan pasar. Harga barang yang semula ditetapkan oleh negara, perlahan-lahan ditentukan oleh pasar. Begitu pula harga jasa. Ketika ini telah meluas, pasar tenaga kerja juga menyusul. Siapapun boleh menjual tenaga kerja, dan berapa gaji yang akan diterima ditentukan oleh si penjual tenaga kerja dan pembelinya. Hal ini dengan cepat menyebabkan munculnya para pencari kerja baik di desa maupun di kota. Pabrik-pabrik di kota memang masih milik negara, dan para buruhnya adalah buruh tetap. Ketika terjadi reformasi di pabrik-pabrik itu - dalam hal manajemen - para buruh di situ juga mengalami imbasnya. Buruh bisa dipecat jika tidak bekerja dengan baik!
Negara semakin mengecil, dan pasar semakin meluas. Seiring dengan perubahan ini, tentu saja uang memainkan peran penting. Di masa Mao uang memang dipakai, tetapi orang tidak memerlukan uang untuk barang-barang kebutuhan pokok yang sudah disediakan oleh negara. Uang, bagi banyak orang pada waktu, tidak diperlukan. Namun, begitu ekonomi pasar diterapkan, uang pun menjadi penting dan semakin penting. Pada akhirnya, semangat mencari uang juga timbul dan menguat. Uang dicari tidak hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan, tetapi juga untuk investasi. Ketika kebutuhan akan investasi makin membesar, kebutuhan akan uang juga meningkat. Uang yang semula tidak dihiraukan, kini menjadi tatapan mata setiap orang Cina.
PENGANTAR
Telaah yang memakai kerangka "negara dan masyarakat" sudah ada sejak ribuan tahun yang silam, mungkin dapat dilacak sejak masa Aristoteles. Negara memang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi negara sering melakukan penindasan terhadap masyarakat. Bahkan muncul negara-negara yang menindas rakyatnya tanpa ampun. Para filsuf mencoba untuk menjelaskan mengapa terjadi hal yang seperti ini. Thomas Hobbes dapat dikatakan filsuf yang paling berhasil menjelaskan hakekat negara. Katanya, negara itu diperlukan oleh masyarakat karena masyarakat berada dalam keadaan kalut dan kacau, sehingga "manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya." Negara dibutuhkan untuk membawa ketertiban dan keamanan. Negara itu diumpamakan dengan "Leviathan," sebuah makhluk mitis yang ada dalam lautan. Tentu saja teori Hobbes ini dapat diselewengkan oleh para diktator. Teori Leviathan ini dikoreksi oleh filusf berikutnya, yaitu John Locke. Dia berpendapat bahwa kekuasaan negara haruslah dibatasi. Siapa yang berani membatasi kekuasaan negara? Tentu saja rakyat. Locke mengusulkan sebuah kekuasaan negara yang dibatasi oleh konstitusi, dan konstitusi disusun oleh rakyat.
Apa yang dikatakan oleh Locke ini merupakan awal penting dari munculnya teori demokrasi modern. Negara diperlukan oleh manusia, tetapi negara juga harus dibatasi kekuasaannya. Hubungan negara dan masyarakat seperti ini tentu saja masih tetap tidak stabil karena tetap saja pihak penguasa (negara) dapat merongrong masyarakat sehingga dihasilkan konstitusi yang merugikan masyarakat. Hal ini kita lihat hingga hari ini bagaimana banyak peraturan dibengkokkan demi kepentingan penguasa dan pengusaha. Negara-negara yang dikuasi oleh kaum borjuasi, pasti tidak akan membiarkan dirinya dikendalikan oleh rakyat yang terdiri dari kaum proletar miskin. Karl Marx paling gencar mengungkapkan hal ini, bahkan mengusulkan penggulingan negara, dan menciptakan masyarakat tanpa negara.
Demikianlah debat tentang hubungan negara dan masyarkat terus berlanjut hingga hari ini. Pada abad ke-20 debat ini malah semakin sengit ketika muncul negara fasis di Jerman, Italia dan Jepang, lalu negara totaliter di Rusia dan Cina. Dunia seakan-akan tidak akan pernah sadar bahwa negara dan masyarakat tidak semestinya terlibat dalam konflik seperti itu. Masyarakat tidak bisa hidup tanpa negara, tetapi bukan negara yang sewenang-wenang. Bagaimana menciptakan negara seperti ini? Adakah di dunia pada abad ini yang diisi oleh negara-negara yang tidak menindas masyarakatnya?
Belum selesai debat dan diskusi, muncul masalah lain, yaitu bangkitnya "pasar." Pasar adalah istilah untuk menggambarkan kegiatan transaksi ekonomi, yang memakai sistem hukum pasar (penawaran dan permintaan). Kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi diatur oleh pasar. Nah, kegiatan ini sudah sejak abad ke-18 dikatakan tidak boleh dicampuri oleh negara. Seorang bernama Adam Smith dengan bersemangat menganjurkan "invisible hand"atau pasar sebagai koordinasi kegiatan ekonomi. Dengan demikian pasar makin lama makin terlepas dari negara, dan menjadi otonom. Negara dalam banyak hal berterima kasih kepada pasar karena pasar mendukung negara, terutama dalam hal kebutuhan finansial.
Ketika pasar makin otonom, makin terasa oleh masyarakat bahwa pasar juga bisa menjadi kekuatan penindas yang tidak kalah kejam dibandingkan negara. Paling terasakan oleh buruh, yang menjual tenaga kerjanya. Para pemilik modal hanya tahu bagaimana menarik keuntungan sebesar-besarnya dari tenaga buruh yang sudah dibelinya! Ini berlaku tidak hanya bagi "blue collar" tetapi juga "white collar," semuanya diperas oleh majikan. Pada jaman sekarang, para majikan malah tidak mau berurusan dengan buruh, dan hanya mau berurusan dengan "pengantara" sehingga muncul sistem outsourcing yang lebih kejam lagi. Bukan hanya pasar tenaga kerja yang memiliki sistem eksploitatif, juga pasar keuangan. Naik-turunnya mata uang telah menjadi permainan spekulan, yang pada gilirannya menyebabkan nilai mata uang yang tidak stabil. Korban dari semua ini adalah masyarakat yang tiba-tiba menemukan uang tabungannya merosot dan berkurang.
Demikianlah, kita temukan "negara," "masyarakat," dan "pasar." Interaksi dari tiga entitas ini lebih menarik daripada hanya terarah kepada "negara" dan "masyarakat." Kerangka analisis seperti ini membuat cara pandang kita lebih lengkap, lebih seimbang dan tentu saja lebih dinamis. Kalau terlalu terfokus pada "negara" dan "masyarakat," akan dapat diseimpulkan bahwa masalahnya ada pada negara semata. Lupa bahwa pasar juga bisa menjadi sumber masalah. Dengan melepaskan "dikotomi" dan menerima "trikotomi" diskusi kita akan lebih bermanfaat.
Apalagi ketika kita akan membuat analisis tentang Cina, sebuah negara yang baru 30 tahun yang lalu terlepas dari otoritarianisme. Terbebasnya masyarakat dari negara tentu saja harus diterima dengan gembira, tetapi ini tidak berarti bahwa masyarakat dapat menikmati kebebasan yang sejati. Dengan menguatnya pasar masyarakat Cina tiba-tiba menemukan dirinya bahwa ada kekuatan lain yang tidak kalah dahsyat yang mengancam kehidupan mereka. Itulah kekuatan pasar. Ketika kekuatan pasar makin nyata, tidak cukup lagi perhatian dipusatkan pada hubungan negara dan masyarakat. Bagaimana juga melihat hubungan antara negara, masyarakat dan pasar.
Kuliah selama semester ini diarahkan untuk melihat dinamika hubungan ketiganya. Selamat memasuki semester baru.