Melawan Pasar, Berlindung Kepada Negara : Jaminan Sosial

Pertemuan IX


Jaminan untuk mendapat pekerjaan dan bebas dari pekerjaan yang eksploitatif barulah satu dari dua cita-cita yang diusung oleh Partai Komunis Cina. Cita-cita kedua yang ingin diberikan kepada rakyat Cina setelah kemenangannya pada 1949 adalah kesejahteraan sosial. Ini berarti bahwa rakyat Cina akan mendapat bantuan dari negara untuk mengisi kebutuhan mereka: tempat tinggal, kesehatan, pendidikan anak-anak, jaminan hari tua. Di samping itu, masih ada bantuan lain lagi dari negara, yaitu listrik, air, transportasi umum.

Pemerintah Cina memfokuskan hal ini bagi penduduk di kota-kota. Bagi penduduk di desa, kebutuhan itu dipenuhi dengan cara bekerja sama, gotong royong, ada di dalam komune. Oleh sebab itu persoalan "kesejahteraan sosial" menjadi sesuatu yang khas di kota. Para wali kota tidak bisa tidak disibukkan oleh pertanyaan bagaimana mengurus kesejahteraan sosial penduduknya.

Dalam sebuah sistem ekonomi yang terencana secara terpusat (centrally planned economy) ala rezim komunis Pemerintah Pusat menyusun rencana untuk kesejahteraan sosial ini dengan mengerahkan semua perusahaan milik negara. Pemerintah daerah menerima rencana ini dan melaksanakannya sesuai dengan rencana itu. Harap diingat bahwa perusahaan milik negara itu tersebar di seluruh negeri, ada yang milik pemerintah pusat dan ada yang milik pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten). Perencanaan ini memang membutuhkan sebuah kerja sama yang luar biasa, yang dijalankan oleh sebuah birokrasi yang amat besar. Ada pembagian kerja antara Pemerintah Pusat dan pemerintah-pemerintah daerah, tetapi pada dasarnya Pemerintah Pusat yang memegang kendali atas semua rencana.

Ketika reformasi atas perusahaan milik negara dilaksanakan sejak tahun 1979, kecuali masalah tenaga kerja, yang segera mengemuka adalah masalah jaminan kesejahteraan sosial ini. Seandainya buruh itu tidak mengalami pemutusan hubungan kerja, tidaklah berarti bahwa dia akan terus menikmati jaminan kesejahteraan sosial yang telah dikenyamnya. Pekerjaan dan jaminan sosial adalah dua hal yang kelihatannya satu, tetapi merupakan dua hal yang bisa dipisahkan.

Siapa yang akan membiayai jaminan sosial? Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah? Bagaimana pembagian ini akan dilaksanakan? Prosentase lebih banyak kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah?

Setelah reformasi 1978, Pemerintah Pusat pada prinsipnya telah mengadakan desentralisasi sehingga banyak keputusan diambil oleh pemerintah daerah. Penyediaan jaminan sosial juga mengalami desentralisasi. Meski demikian Pemerintah Pusat tidak bisa begitu saja mau melepaskan seluruh urusan jaminan sosial kepada pemerintah daerah, pertama karena tanggung-jawabnya, dan kedua karena pemerintah daerah tidak mau menanggung beban itu.

Jalan tengah adalah dengan memasukkan unsur pengusaha swasta. Di banyak negara Barat, beberapa urusan yang disebut di atas diambil oper oleh perusahaan asuransi. Dengan demikian "negara" dibebaskan dari urusan jaminan sosial (kesehatan, pensiun hari tua). Cina juga memperkenalkan hal ini untuk beberapa sektor. Tapi di sini muncul persoalan yang khas masyarakat sistem pasar. Perusahaan-perusahaan itu mau mengambil untung dari jasa yang diberikan.

Apa yang dapat dilakukan oleh rakyat? Tentu saja meminta bantuan kepada negara, tetapi "negara" yang mana? Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah? Inilah yang membuat seluruh urusan jaminan sosial menjadi amat rumit, dan ditambah rumit oleh pengusaha swasta (juga yang semi-swasta) yang berkolusi dengan negara.

Sejauh Cina masih mengaku sebagai negara "sosialis," negara Cina tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya untuk menyediakan jaminan sosial. Ketegangan ini terus membayangi Pemerintah Cina saat ini, dan banyak cara masih terus dicari untuk tetap mempertahankan ciri sosialis, tetapi juga memasukkan sektor swasta.