Antara Negara dan Pasar: Pemilihan di desa

PERTEMUAN XI

Pada pertemuan sebelumnya telah kita lihat bagaimana muncul “space” (ruang) bagi berbagai asosiasi di Cina. Meskipun asosiasi-asosiasi masih harus “guakao” dengan lembaga pemerintah, hal itu sudah memperlihatkan kemajuan besar dalam hal terbukanya ruang bagi aneka kegiatan di luar “negara” dan “pasar.” Meski demikian, orang bisa bertanya bagaimana kalau orang mengadakan kegiatan politik. Apakah warga negara Cina bebas untuk menentukan diri sendiri di bidang politik? Misalnya, apakah warga negara Cina dapat memilih sendiri pemimpin mereka?

Pertanyaan di atas sebenarnya adalah pertanyaan terlarang. Menurut teori standar rejim komunis, tidak dikenal sistem pemilihan umum secara demokratis karena demokrasi adalah produk politik kaum kapitalis. Maka dirancan model pemilihan, yang “lebih sesuai dengan kaum proletar.” Ini mereka sebut “sentralisme demokratis.” Rakyat memilih, tetapi Partai Komunis yang menentukan kandidat. Sistem pemilihan umum seperti yang dilakukan di negara-negara demokratis tidaklah dikenal di Cina. Marx sendiri mengritik demokrasi sebagai alat kaum borjuis.

Namun, di Cina terjadi pemilihan umum, bukan secara nasional, tetapi pada tingkat lokal. Ketika komune sudah dibubarkan, tidak ada lagi sebuah struktur administratif yang menaungi desa (cun). Xiang adalah struktur administratif terbawah, dan ini terdiri dari beberapa desa. Tapi dalam desa-desa inilah sebenarnya terjadi semua perubahan sosial yang amat besar sebagai akibat dari reformasi ekonomi. Seperti telah kita bahas, petani mengenyam kebebasan yang hilang selama masa Mao. Dinamika ini membuat petani sadar akan hak-haknya, termasuk di antaranya hak untuk memilih pemimpinnya sendiri.

Gejala ini ditangkap oleh pemimpin Cina yang berhaluan reformis. Pada tahun 1987 disahkan sebuah undang-undang yang memungkinkan didirikannya sebuah organisasi massa di pedesaan. Organisasi ini memiliki otonomi untuk memilih pemimpinnya sendiri. Inilah yang disebut “Komite Warga Desa” atau Cunmin Weiyuanhui. Untuk pertama kalinya para petani Cina – setelah berabad-abad – dapat memilih sendiri kepala desanya.

Masih ada masalah. Meskipun para petani dapat memilih sendiri pemimpinnya, di desa masih ada yang disebut “dang zhibu” atau “partai cabang” yang dipimpin oleh seorang sekretaris partai (shuji). Kembali ke teori standar rejim komunis, partai tidak boleh di bawah siapapun. Maka terjadilah konflik kekuasaan antara sang sekretaris partai dan kepala desa. Konflik ini mudah diatasi jika si kepala desa adalah seorang anggota partai, yaitu dengan mengangkatnya menjadi “wakil sekretaris partai.” Tapi, jika yang terpilih menjadi kepala desa adalah seorang yang bukan anggota partai, maka konflik itu bisa berkepanjangan.

Tidak ada penyelesaian seragam di seluruh wilayah Cina atas konflik itu. Semuanya tergantung pada keadaan desa (miskin atau kaya, dikuasai oleh clan atau tidak, dekat atau jauh dari kota, komposisi penduduk, dsb.) Perubahan besar di wilayah pedesaan ini, tempat berdiam 80 persen penduduk Cina, sungguh menarik. Para petani memperoleh kembali “space” bagi gerak mereka untuk mengungkapkan preferensi mereka dalam hal pemimpin politik. Maka, hal ini barangkali dapat dikatakan sebuah “benih” munculnya civil society.

Pemerintah Cina memang berjanji bahwa pemilihan umum ini akan “dinaikkan” ke tingkat-tingkat di atasnya. Jadi, sesudah cun, akan diadakan pemilihan di tingkat xiang. Setelah itu disusul di tingkat xian, lalu sheng, dan kemudian di tingkat nasional. Dapatkah dikatakan proses ini disebut “demokratisasi dari bawah” dan Cina memilihnya sebagai sebuah proses yang khas Cina?